Novel Baswedan Soal UU Cipta Kerja: UU KPK Juga Sama, Usai Disahkan Akibatnya Buruk

Merdeka.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan turut mengomentari pengesahan RUU Cipta Kerja. Menurut Novel, meski banyak pakar yang menyebut RUU Cipta Kerja hanya akan merugikan masyarakat, namun pemerintah seolah tak bergeming.

"Sekian banyak alasan yang disampaikan pemerintah soal perlunya UU Omnibus Law. Sekalipun pakar dan banyak yang katakan akan rugikan masyarakat," ujar Novel dalam keterangnnya, Selasa (6/10).

Novel mengatakan, RUU Cipta Kerja dengan RUU KPK tak jauh berbeda. Menurut Novel, dalam mengesahkan sebuah RUU menjadi UU, pemerintah tak pernah memerhatikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Bila kemudian hari ternyata salah, lalu bagaimana? Terhadap UU KPK juga sama dan setelah disahkan akibatnya buruk bagi KPK, dibiarkan saja," kata Novel.

Para buruh kini turun ke jalan menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada, Senin 5 Oktober 2020. Menurut Novel, nantinya pemerintah akan meminta para buruh dan masyarakat lainnya untuk mengajukan judical reeview ke Mahkamah Konstitusi, saran yang sama seperti dengan UU KPK.

"Seringkali dikatakan bila tidak sesuai, JR ke MK. Lupa, ya, bila mensejahterakan masyarakat berantas korupsi dan sebagainya itu kewajiban pemerintah?," kata Novel.

Novel menyesalkan sikap Pemerintah dan DPR yang tidak mendengar aspirasi rakyat. Dia pun lantas mempertanyakan keberpihakan Pemerintah tersebut.

"Aneh, pemerintah justru berhadapan dengan masyarakat yang seharusnya dilayani atas haknya. Memang pemerintah berpihak dan bertindak untuk siapa?," Novel mengatakan.

Reporter: Fachrur Rozie