Ngoceh soal RUU Pilkada, Patrialis terancam sanksi berat

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Dewan Etik Hakim Konstitusi tengah menelaah laporan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK yang melaporkan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar atas dugaan pelanggaran etik yang dia lakukan. Dalam catatan Dewan Etik, Patrialis ternyata sudah dua kali tersandung dugaan pelanggaran kode etik hakim.

"Dulu berdasarkan pemberitaan di media, sekitar bulan Maret saat menjenguk Pak Akil dan menguji di Universitas Jayabaya sehingga kami periksa," kata Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi, Abdul Mukthie Fadjar, saat ditemui awak media di ruangannya lantai 15 Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (24/9).

Saat itu, lanjutnya, eks politikus PAN itu tak mendapatkan sanksi karena kepergiannya telah mendapat izin. Setiap hakim yang hendak melakukan aktivitas di luar MK, lanjutnya, memang diwajibkan meminta izin.

"Sesuatu yang dapat izin itu tidak melanggar etika. Tapi kami sudah meminta untuk menitipkan, izin hakim mengajar, menguji dan ceramah pada jam-jam dinas hakim jangan sampai mengganggu persidangan," tambahnya.

Tapi untuk dugaan pelanggaran etik Patrialis yang ketiga ini, dia belum mau berkomentar lebih jauh. Meskipun dia katakan, seorang hakim yang sudah tiga kali melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

"Ya nanti kita cek bukti. Sudah kami sampaikan secara tertulis kepada pimpinan MK untuk kasus Patrialis sekarang terkait dengan kuliah umumnya di UMJ kami belum periksa. Rencananya kami menjadwalkan minggu depan Selasa dan Rabu," kata jelas Abdul.

Seperti diketahui Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terdiri dari LSM bidang hukum, seperti ILR, ICW, YLBHI dan Perludem melaporkan hakim konstitusi Patrialis Akbar, karena diduga melakukan pelanggaran kode etik Hakim MK.

Dugaan pelanggaran itu karena Patrialis ikut angkat bicara soal RUU Pilkada langsung yang kemungkinan berpotensi beperkara di MK. Celotehan Patrialis terhadap RUU Pilkada itu dilakukan dalam seminarnya di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang Selatan, pada Senin (15/9) lalu. Celotehan mantan Menkum HAM itu dikutip oleh beberapa media online.

(mdk/lia)