MK sebut tak ada kerja sama KPU dan kubu Jokowi rugikan Prabowo

Merdeka.com - Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK), salah satu gugatan kubu Prabowo Subianto - Hatta Rajasa terkait DPK dan DPKTb tidak bermasalah. Hal itu diungkapkan Hakim MK, Ahmad Fadil Sumadi saat membacakan pertimbangan hukum di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (21/8).

Menurut Ahmad, persoalan DPK dan DPKTb itu secara hukum harus diketahui. Menurutnya, hal itu harus dianggap masyarakat khususnya peserta pemilu.

"Karena tidak dibatalkan MA, DPK dan DPKTb harus dianggap masih ada. Pemilih yang menggunakannya harus sah secara hukum. DPK dan DPKTb secara hukum dianggap diketahui masyarakat," kata Ahmad.

Selain itu, kata Ahmad, MK juga tidak menemukan dugaan kecurangan yang menuding adanya kerja sama antara KPU dan kubu Jokowi - Jusuf Kalla. Terlebih, dalam gugatan Prabowo-Hatta juga tidak menjelaskan secara detil perihal tudingan tersebut.

"Tidak ada bukti termohon dan terkait ada kerja sama dan merugikan pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan secara tegas," terangnya.