Menunggu aksi TNI serbu Abu Sayyaf setelah Filipina beri izin

Merdeka.com - Setelah sebulan berlalu, Indonesia kembali dikejutkan dengan penculikan tujuh WNI oleh kelompok militan di selatan Filipina. Mereka langsung diculik dari atas kapal tugboat Charles 001 dan Kapal Tongkang Robby 152.

Informasi pertama muncul dari istri para pelaut. Mereka mendapatkan telepon dari Ismail, kapten tugboat Charles 001 yang diculik. Sempat diduga kabar bohong, rupanya kasus penculikan tersebut benar-benar nyata.

Kasus ini membuat publik kembali meminta pemerintah serius menekan penculikan terhadap para pelaut lainnya. Tidak jarang yang meminta opsi militer untuk menjaga para pelait Indonesia dari penculikan tersebut.

Rupanya, permintaan itu mendapatkan lampu hijau dari pemerintah Filipina. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan militer Indonesia akan diizinkan memasuki wilayah Filipina apabila kembali terjadi penyanderaan WNI oleh militan dari negara tersebut. Dia menjelaskan, kesepakatan tersebut dicapai usai dilakukan pertemuan tiga menteri pertahanan dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina pada pekan lalu.

"Mereka setuju, memang sudah ada daftar hukumnya masuk dalam ASEAN dan pertemuan kemarin dengan menteri-menteri pertahanan di Laos dan terakhir di singapura dan konkretnya di Filipina. Dengan adanya penyanderaan ini, sebagaimana keputusan bersama setuju kita masuk ke laut, kemudian nanti akan kita tindak lanjuti ke darat. Kita sudah sepakat, kalau nanti ada penyanderaan lagi kita boleh masuk," kata Menteri Ryamizard saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Selasa (28/6).

Namun, lanjut Ryamizard, pada kasus terakhir yang menimpa ABK Tugboat Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152 belum bisa dilakukan aksi infiltrasi.

Pada 23 Juni 2016, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendapat konfirmasi bahwa telah terjadi penyanderaan terhadap ABK WNI Kapal Tugboat Charles 001 dan Kapal Tongkang Robby 152, sebagaimana yang disampaikan Menlu Retno LP Marsudi di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Jumat (24/6).

Menlu RI menyebutkan bahwa penyanderaan terhadap tujuh ABK Indonesia itu terjadi di Laut Sulu dalam dua tahap, yaitu pada 20 Juni sekitar pukul 11.30 waktu setempat dan sekitar 12.45 waktu setempat oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda.

Menlu Retno menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan melakukan semua cara yang memungkinkan untuk membebaskan para ABK yang disandera tersebut melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Filipina.

Dalam penculikan 13 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf beberapa waktu lalu, Indonesia sempat menerjunkan seluruh pasukan elitenya, mulai dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL dan Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU.

Pengerahan itu dilakukan untuk membebaskan seluruh sandera dari tangan penculik. Apalagi, para militan mengancam akan membunuh mereka jika Indonesia tidak jua membayar tebusan.

Para pasukan elite tersebut ditempatkan di Pulau Sebatik, dekat dengan perbatasan tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia dan Filipina. Mereka terus berlatih dengan keras, mulai beroperasi di laut, udara hingga darat.

Jika Indonesia menggunakan opsi militer untuk membebaskan para sandera, tidak menutup kemungkinan ketiganya akan diterjunkan ke medan konflik. Apalagi, ketiga pasukan elite TNI itu memiliki reputasi yang berbeda-beda.

Meski begitu, Indonesia tetap mengutamakan misi diplomasi untuk membebaskan para sandera. Semoga tidak ada korban.