Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mentan Raih WTP 7 Tahun Berturut-turut, Bukti Tata Kelola Keuangan di Kementan Bersih

Mentan Raih WTP 7 Tahun Berturut-turut, Bukti Tata Kelola Keuangan di Kementan Bersih mentan syahrul yasin limpo. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Pertanian (Kementan) kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah pusat tahun 2022. WTP ini melengkapi laporan audit bersih yang diterima selama 7 tahun berturut-turut.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengaku bersyukur karena WTP yang diberikan menandakan bahwa indikator atau tata kelola keuangan negara yang dilakukan sudah sesuai dengan target dan perencanaan, yaitu pengelolaan yang bersifat akuntabel dan terbuka untuk publik.

"Kita bersyukur disaat semua sektor lain turun, pertanian tetap tumbuh meski dengan anggaran yang seadanya. Kemudian kita bersyukur karena kita mendapat WTP Sebagai audit keuangan negara selama 7 tahun berturut-turut," ujar SYL, Rabu (21/6).

Bagi SYL, capaian WTP ketujuh ini merupakan buah dari kerjasama dan kolaborasi semua pihak, termasuk juga BPK dalam mengelola keuangan negara yang sehat serta jauh dari praktik kotor. Dia berharap, capaian tersebut perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk menghadirkan tata kelola yang baik pada anggaran pemerintah.

"Saya kira ini adalah akumulasi kerja keras dari bawah, semua pihak dan jajaran, karena yang sangat mendasar adalah bagaimana menghadirkan administrasi yang baik untuk pertanian Indonesia yang jauh lebih maju, mandiri dan modern," katanya.

Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan apresiasi sekaligus selamat atas raihan WTP bagi sejumlah lembaga maupun kementerian. Dia menjelaskan, dalam prosesnya BPK telah memeriksa 82 laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL) dan laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN).

"Dan hasilnya menunjukkan opini WTP atas 81 LKKL dan LKBUN telah kita sampaikan. Selain itu, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBN Tahun 2022, BPK juga telah menyampaikan laporan hasil review pelaksanaan transparansi fiskal," jelasnya.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun
Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun

Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.

Baca Selengkapnya
Tren Kejahatan TPPO Meningkat Tiap Tahun, Ini Solusi Pemerintah
Tren Kejahatan TPPO Meningkat Tiap Tahun, Ini Solusi Pemerintah

Tren Kejahatan TPPO Meningkat Tiap Tahun, Ini Solusi Pemerintah

Baca Selengkapnya
Turun Tipis, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.087 Triliun per Oktober 2023
Turun Tipis, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.087 Triliun per Oktober 2023

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karen hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun

Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.

Baca Selengkapnya
Per 31 Maret 2024,  Baru 12,7 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan
Per 31 Maret 2024, Baru 12,7 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan

Kesadaran wajib pajak melaporkan SPT tahunan mengalami peningkatan 4,92 persen (yoy).

Baca Selengkapnya
Reaksi Ketua BPK Saat Ditanya soal Auditornya Minta Rp12 Miliar ke Kementan
Reaksi Ketua BPK Saat Ditanya soal Auditornya Minta Rp12 Miliar ke Kementan

Permintaan uang itu agar Kementan dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Baca Selengkapnya
Bawaslu Ungkap Daftar Indikator Kerawanan yang Paling Banyak Terjadi di TPS
Bawaslu Ungkap Daftar Indikator Kerawanan yang Paling Banyak Terjadi di TPS

Bawaslu memaparkan tujuh indikator kerawanan yang paling banyak terjadi di tempat pemungutan suara (TPS).

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
Langgar Aturan, Pinjol Investree Dapat Sanksi dari OJK
Langgar Aturan, Pinjol Investree Dapat Sanksi dari OJK

Platform pinjaman online (pinjol) tersebut telah memiliki rasio tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) mencapai 12,58 persen

Baca Selengkapnya