Mendagri Minta Pengawas Intern Pemerintah Bersinergi Dalam Mengawal Pemulihan Ekonomi
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito karnavian meminta agar paradigma kesuksesan yaitu pengawasan berlomba-lomba untuk menemukan temuan dihilangkan. Dia menjelaskan hal tersebut adalah prinsip yang salah dan tidak dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Paradigma yang ada saat ini para pengawas berlomba menemukan temuan agar dikatakan sukses, ingat itu adalah paradigma yang salah," kata Tito saat menyampaikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Rakorwasdanas) Secara Nasional Tahun 2020 di Gedung Sasana Bhakti praja, Kemendagri, Kamis (3/9).
Dia menjelaskan pengawasan bisa dikatakan sukses bila semakin sedikit temuan yang ditemukan. Sebab itu seorang pengawas seharusnya melakukan pengawasan mulai dari perencanaan anggaran.
"Jika para pengawas semakin sedikit menemukan temuan, baru itu bisa dikatakan pengawasan sukses," tukasnya.
Tito pun berharap APIP yang beranggotakan BPKP, Inspektorat Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Daerah, baik provinsi, kabupaten/kota harus saling bersinergi dengan baik dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional. Mengingat kata Tito, tantangan pengawasan saat ini berbarengan dengan pandemi Covid-19 dan penyelenggaran Pilkada Tahun 2020 di 270 daerah.
"Kita harus berterimakasih kepada APIP karena temuan yang ada tentu masih bisa di perbaiki, maka kami berharap APIP dapat menjadi mitra yang baik dan diperhatikan perannya. Jangan sampai yang menemukan temuan adalah Aparat Penegak Hukum (APH)," tegas Tito.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bertindak sebagai inspektur upacara Pelaksanaan HUT Pemadam Kebakaran ke-105 di Kota Surabaya.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Menteri Risma terkait penanganan bencana di Indonesia mendapatkan pujian di Forum OECD Perancis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya.
Baca SelengkapnyaMendagri menjelaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan.
Baca SelengkapnyaHal itu bakal diwujudkan jika mereka berhasil menang di Pilpres 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaMenko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mempolitisasi bantuan sosial
Baca SelengkapnyaPupuk Kaltim sejak 2018 terus mengukur implementasi tata kelola perusahaan sesuai prinsip GCG dengan evaluasi dan asesmen berdasarkan CGPI.
Baca Selengkapnya