Mendagri minta maaf banyak warga belum e-KTP karena blanko kosong

Merdeka.com - Proses perekaman e-KTP belum sepenuhnya rampung. Data Kemendagri mencatat, 4,5 juta masyarakat Indonesia menerima e-KTP dan masih memegang keterangan pengganti e-KTP.

Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memohon maaf kepada masyarakat. Di tengah pelayanan pembuatan e-KTP yang belum rampung, terungkap pula kasus dugaan korupsi dalam proyek yang dikerjakan sejak Mendagri Gamawan Fauzi.

"Saya menyampaikan mohon maaf," kata Tjahjo saat menjadi inspektur upacara di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ir Soekarno, di kampus IPDN Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (27/3).

Tjahjo mengatakan untuk blanko e-KTP diharapkan selesai akhir Maret karena sebelumnya dia sudah taken kontrak setelah berkonsultasi dengan Irjen dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mengantisipasi adanya mark-up blanko e-KTP seperti sebelumya dari Rp 4.700 menjadi Rp 16.000, Tjahjo mengaku sudah mengecek harganya di pasar.

"Lewat proses yang cukup panjang akhir bulan Maret kemaren sudah taken kontrak. Dikonsultasikan dengan Irjen, dikonsultasikan dengan BPKP, ada waktu yang ngecek pasar benar nggak harganya sekian. Mark up 4.700 menjadi 16.000 itulah yang mencoreng nama Kemendagri ini, mark up Rp 1 rupiah pun salah," papar Tjahjo.

Tjahjo berharap, April ini 4,5 juta masyarakat yang sudah melakukan rekam data bisa segera mendapatkan e-KTP. Sisanya 3,5 juta secara bertahap diharapkan untuk segera menyelesaikan administrasi.

"Menyelesaikan yang 4,5 juta dia khir April dan secara bertahap memberikan stok bagi warga negara pindah alamat dan pindah ke dewasa berjumlah 3,5 juta yang belum punya e-KTP jadi punya e-KTP," harap Tjahjo.

Baca Juga:

Hendak dikonfrontir dengan penyidik KPK di sidang, Miryam sakit

Sidang e-KTP, Miryam & penyidik KPK akan dikonfrontasi

Dan jejak Andi Narogong

Korupsi e-KTP, kisah dari halaman sembilan

Dewan Kehormatan Golkar: Berita korupsi e-KTP seperti gempa!

Kasus korupsi e-KTP, Yasonna Laoly disebut terima USD 84.000

Setya Novanto penuhi panggilan KPK terkait korupsi e-KTP (mdk/lia)