Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Izin Sebelum Kampanye

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah untuk terlebih dahulu izin sebelum melakukan kampanye jelang Pilpres 2019. Mengingat masa kampanye Pileg dan Pilpres telah bisa dilakukan dari September 2018 hingga April 2019 mendatang.

"Saya kira ini dicermati oleh bapak ibu sekalian, tahapan-tahapan kampanyenya sampai kapan, belum lagi saya yakin mulai Januari sudah akan sibuk kampanye calon anggota DPR, DPRD, maupun DPD, termasuk kampanye-kampanye yang berkaitan kampanye presiden," katanya di BPSDM Kemendagri, Jakarta, Senin (26/11).

Politisi PDIP ini meminta agar para kepala daerah dapat membedakan jabatan publik dengan kepentingannya sebagai kader partai. Untuk itu, dia menyarankan, kepala daerah yang ingin menjadi juru kampanye agar mengajukan izin terlebih dahulu.

"Bahwa kepala daerah dan jabatan politis ya, didukung oleh satu partai atau gabungan partai politik. Sehingga bapak ibu sekalian kalau mau kampanye harus mengajukan izin satu minggu hanya sekali," ujarnya.

Tjahjo menyarankan, kepala daerah yang ingin melakukan deklarasi dukungan kepada salah satu Paslon Presiden, maka sebisa mungkin dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu. Selain itu, dia juga meminta agar mereka tidak menggunakan fasilitas dan aset daerah.

Dia mengingatkan, kepala daerah untuk tidak mengajak aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kampanye. Selain itu, Tjahjo juga mengimbau agar mereka lebih berhati-hati saat mengeluarkan pernyataan.

"Salah ngomong lagi tambah repot lagi. Jadi hati-hati kalau bapak mau angkat nomor satu atau nomor dua. Hanya boleh saat bapak ibu mengajukan kampanye. Kalau enggak, bisa diadukan ke panwas (pemilu), repot," jelasnya.

"Apalagi bahasa-bahasa yang dicermati dengan baik, memberikan pemahaman bahwa keberhasilan program pemerintah boleh, tapi jangan sebut oh capres saya ini, pilih nomor ini, itu harus hati-hati namanya manusia," tandas Tjahjo.

Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com