Mantan Kasau sebut ribut soal helikopter untungkan asing
Merdeka.com - Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Chappy Hakim mengatakan, pengadaan pertahanan dan persenjataan di Indonesia jangan sampai jadi bahan diskusi yang berkepanjangan. Hal itu dikhawatirkan akan diendus negara lain karena secara tidak langsung akan membongkar urusan dapur pertahanan Republik Indonesia.
"Jadi kalau pembelian atau pengadaan senjata untuk perang, itu bukan bahan diskusi," kata Chappy di sela seminar Nasional Pembangunan Bandara Kertajati, di Hotel Grand Preanger, Bandung, Kamis (3/12).
Sebelumnya pernyataan Kasau Marsekal TNI Agus Supriatna menyebut Indonesia tak mampu memproduksi alutsista sendiri menuai reaksi dari banyak pihak. TNI AU lebih baik tak memilih helikopter EC-725 Cougar dari PT Dirgantara Indonesia (DI) untuk heli VVIP Presiden Jokowi.
Agus nyatanya lebih kepincut heli AW-101 dari luar negeri yang memang sudah masuk dalam rencana strategis 2015-2016 untuk belanja alutisista.
Disinggung soal pernyataan Agus tersebut, Chappy kembali menuturkan, bahwa itu bukanlah sumber bahasan banyak orang. PT DI yang selama ini menjadi industri terpercaya kedirgantaraan Indonesia juga tetap harus dijaga harkat dan martabatnya.
"Industri pesawat terbang pabrik pesawat terbang sebagai pusat industri pertahanan, seperti PT DI. Kalau satu pabrik pesawat terbang yang atributnya industri pertahanan negara kan pasti negara lain ingin tahu, dia bikin apa sih, bikin bom atau apa. Itu bukan bahan diskusi, dan perdebatan. Itu isi perut kita. Hati-hati yah," ujarnya.
"Orang nyari-nyari (pertahanan Indonesia), eh kita malah buka. Kan gawat kalau tau misalkan PT DI cuma bisa buat ini, itu. Jadi sekali lagi, please edukasi. Kalau bicara hal dengan pertahanan negara yang berhak menjawab adalah pejabat yang punya otoritas, bukan yang lain. Karena akan jadi bahasan. Yang malu siapa? Ketahuan di luar misalnya PT DI enggak bisa bikin, siapa yang rugi? Ya kita!," tandas dia.
Chappy mengaku, mendukung apa yang dilakukan TNI AU untuk menambahkan alutsista, apalagi pesawat heli Presiden Jokowi. "Saya enggak masalahkan. Boleh saja kok. Tapi tetap jangan jadi diskusi terbuka," tutup dia.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu mengatakan, setelah berkoordinasi dengan Kapolres, tidak ada surat pemberitahuan dari Anies maupun panitia setempat untuk melakukan pendaratan.
Baca SelengkapnyaCak Imin menyebut, seharusnya semua fasilitas milik negara terbuka untuk sekedar pendaratan transportasi udara.
Baca SelengkapnyaAnies disebutnya kesulitan mendaratkan helikopter yang ditumpanginya, karena mendapat penolakan mendarat diberbagai tempat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polisi tidak berani memberikan komentar banyak. Mereka hanya menyerahkan permasalahan tersebut kepada Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPrabowo menyebut bantuan air ini terealisasi berkat kerja Universitas Pertahanan.
Baca SelengkapnyaAtang gugur saat mengawal helikopter raksasa yang didatangkan langsung dari negara tirai besi.
Baca SelengkapnyaVIDEO Detik-Detik 2 Helikopter Militer Malaysia Tabrakan Lalu Jatuh Saat Latihan, 10 Tentara Tewas
Baca SelengkapnyaKeduanya menaiki helikopter dan melihat langsung situasi Pelabuhan Merak melalui pantauan udara.
Baca SelengkapnyaSelain meninjau kesiapan pesawat tempur, Presiden Jokowi juga menyaksikan penampilan atraksi udara.
Baca Selengkapnya