Kubu Jokowi minta publik bedakan hoaks Ratna Sarumpaet dan pencapresan Prabowo
Merdeka.com - Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai Prabowo tidak harus mundur sebagai dari pencapresan karena kebohongan Ratna. Menurut dia, permasalahan Ratna Sarumpaet tidak ada hubungannya dengan kontestasi Pilpres.
"Kita harus mampu membedakan antara masalah Ibu Ratna Sarumpaet dengan Pak Prabowo. Itu jelas berbeda, jadi tak harus mundur" kata Dedi di Bandung, Jumat (5/10).
Ketua DPD Golkar Jawa Barat menambahkan, kasus yang mendera aktivis perempuan itu awalnya merupakan masalah pribadi. Meskipun, perhatian publik terhadap masalah ini sangat besar karena kemasan isu yang belakangan diketahui sebagai hoax.
"Permohonan maaf Ibu Ratna itu sesuatu yang harus diapresiasi. Tetapi, perilaku politik yang tidak mengedepankan pikiran dan hati juga harus diakhiri. Ada penyadaran sebenarnya. Peristiwa ini memberikan petunjuk kepada publik tentang siapa yang pantas memimpin Indonesia," ujarnya.
Kualitas kepemimpinan, menurut Dedi, harus diukur berdasarkan integritas dan kemampuan memimpin. Hal itu tercermin dari nilai moral yang dipertontonkan ke hadapan publik.
"Jadi gak bisa begini loh, asal satu golongan kemudian menjadi rujukan kebenaran. Lalu kemudian, dikonsumsi secara massif melalui layar kaca dan sosial media. Akhirnya kan kebenaran itu membuktikan dirinya sendiri," tuturnya.
Drama penganiayaan tersebut, menurut Mantan Bupati Purwakarta itu sudah berakhir. Kini, hal tersebut beralih kepada kasus hukum yang harus diungkap dan jika terbukti patut mendapatkan sanksi.
"Kita sama-sama melihat, bukan hanya kasus hoax. Ada kasus lain seperti kesamaan nomor rekening untuk pembayaran bedah plastik dengan rekening untuk bantuan bencana. Seluruhnya harus diurai dan fokus. Biarkan hukum membuktikan semuanya," katanya.
Selain kasus hoax Ratna Sarumpaet, menurut Dedi, publik pun menunggu penyelesaian kasus lain. Dia tidak merinci kasus apa saja yang ditunggu publik untuk diungkap. Baginya, poin penting dalam hal ini adalah konsentrasi pihak kepolisian terhadap masalah tersebut.
"Ada juga harapan publik agar polisi cepat mengungkap kasus lain. Hemat saya, supremasi hukum harus tetap terjaga di tengah hiruk pikuk menjelang Pilpres 2019 ini," ujarnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya"Pak Jokowi juga memberi masukan agar saya memperkenalkan diri ke pemimpin-pemimpin dunia," kata Prabowo.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai pro kontra.
Baca SelengkapnyaJokowi mengirim utusan untuk mengajak rekonsiliasi, hingga akhirnya Prabowo masuk kabinet.
Baca SelengkapnyaPrabowo menilai rakyat mendambakan pemimpin yang jujur dan konsisten antara perkataan dengan perbuatan.
Baca SelengkapnyaSetelah terpilihnya Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia, lalu mengajak Prabowo ke dalam susunan kabinet.
Baca SelengkapnyaGibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaJokowi bertemu dengan Prabowo dan putra sulungnya pada Rabu malam (14/2).
Baca Selengkapnya