Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPU ragukan saksi ahli IT Prabowo-Hatta di DKPP

KPU ragukan saksi ahli IT Prabowo-Hatta di DKPP Sidang DKPP. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih melanjutkan sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden 2014. Majelis sidang mendengarkan saksi ahli IT, Fakhrurrozy. Saksi ahli ini dihadirkan oleh kubu Prabowo - Hatta.

Fakhrurrozy menjelaskan seputar formulir C1 berhologram dari KPU yang digunakan untuk rekapitulasi penghitungan suara di TPS. Dia menilai formulir tersebut sangat rentan direkayasa karena mungkin bisa dicopot.

Mendengar pernyataan tersebut, Komisioner KPU, Arief Budiman, melontarkan pernyataan bila dirinya meragukan kesaksian ahli dari pihak yang bersangkutan. "Anda saksi ahli? Kalau mengatakan mungkin, berarti keahlian Anda diragukan," kata Arief dalam sidang DKPP di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (15/8).

Kemudian saksi ahli kubu Prabowo - Hatta meminta majelis hakim untuk memutarkan video yang berisi dialog antara anggota KPU tentang hologram C1.

Komisioner KPU Arief kembali bertanya kapan mengambil video rekaman perbincangan dirinya di salah satu stasiun televisi tersebut. "Kapan Anda mengambil video tersebut?," tanya Arief.

"Februari," jawab Fakhrurrozy.

"Apakah saat pileg atau pilpres?," lanjut Arief.

"Pileg," timpal Fakhrurrozy lagi.

"Sekarang kami sedang bahas pilpres," cetus Arief.

Usai berdialog tersebut, Arief mengatakan pada Majelis Hakim DKPP bahwa Fakhrurrozy sebetulnya belum memahami proses rekapitulasi dan scanning yang dilakukan KPU dalam Pilpres 2014. Sebab, ketika ditanya seputar pemilu, dia kurang paham.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hasto PDIP Mengaku Masih Temukan Perubahan Suara Meski KPU sudah Umumkan Hasil Pemilu 2024
Hasto PDIP Mengaku Masih Temukan Perubahan Suara Meski KPU sudah Umumkan Hasil Pemilu 2024

Hasto kemudian juga menyoroti beberapa problematika yang hulunya pada saat pencoblosan 14 Februari lalu pada sistem Sirekap KPU.

Baca Selengkapnya
KPU Pastikan Tidak Ubah Format Debat Capres Meski Dikritik Jokowi
KPU Pastikan Tidak Ubah Format Debat Capres Meski Dikritik Jokowi

Debat sudah berlangsung sebanyak tiga kali dan menjadi kesepakatan sampai debat terakhir.

Baca Selengkapnya
Ganjar: KPU dan MK Langgar Etik, Apa yang Dibanggakan dari Proses Pemilu seperti Ini?
Ganjar: KPU dan MK Langgar Etik, Apa yang Dibanggakan dari Proses Pemilu seperti Ini?

Putusan tersebut terkait pelanggaran kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU Serahkan Alat Bukti Tambahan Berupa Formulir D Kejadian Khusus
KPU Serahkan Alat Bukti Tambahan Berupa Formulir D Kejadian Khusus

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan alat bukti tambahan berupa formulir D Kejadian Khusus tingkat kecamatan seluruh Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
KPK Pastikan Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Muhdlor Ali Jika Mangkir Lagi Pemeriksaan
KPK Pastikan Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Muhdlor Ali Jika Mangkir Lagi Pemeriksaan

Proses praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang mulai berjalan di pengadilan tidak akan menghentikan proses penyidikan.

Baca Selengkapnya
Tak Cuma Dua, Ketua KPU Ungkap Ada 3 Syarat Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran
Tak Cuma Dua, Ketua KPU Ungkap Ada 3 Syarat Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran

Rumusan tersebut sudah ditetapkan konstitusi dan dirujuk ke Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya
Sengketa Pileg 2024, Hakim MK Cecar Ketua KPU soal Pelanggaran Etik KPPS
Sengketa Pileg 2024, Hakim MK Cecar Ketua KPU soal Pelanggaran Etik KPPS

Ketua MK Suhartoyo menanyakan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari tentang dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik oleh petugas KPPS.

Baca Selengkapnya
KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK
KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK

Proses pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam.

Baca Selengkapnya
PDIP Ungkap Catatan Kritik: Jokowi Sosok Bertanggung Jawab Terhadap Kualitas Demokrasi
PDIP Ungkap Catatan Kritik: Jokowi Sosok Bertanggung Jawab Terhadap Kualitas Demokrasi

PDIP memberikan catatan terhadap proses Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya