KPU diminta gentle akui ada kecurangan di pilpres

Merdeka.com - Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terus saja menolak melihat kenyataan bahwa pelaksanaan Pilpres 2014 tidak beres. KPU masih ngotot bahwa apa yang ditetapkan dalam rapat pleno 22 Juli 2014, bahwa Jokowi - JK menang adalah yang paling benar.

Menurut Siti, KPU seharusnya bisa bersikap gentle dan tidak ngeyel karena faktanya memang banyak terjadi pelanggaran dan ketidakberesan pelaksanaan pemilu yang sangat kasat mata. Namun kenyataannya, KPU dinilai selalu membela diri dan tak mau mengakui ada berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan pilpres.

"Jadi jangan terus menggunakan self defence mechanism, bahwa apa yang mereka lakukan sudah benar semuanya. Faktanya banyak terjadi kekurangan-kekurangan, termasuk kecurangan-kecurangan yang terjadi dan justru dilakukan oleh jajaran KPU. Gentle saja dan jangan ngeyel, akui bahwa memang ada kekurangan dan terjadi kecurangan yang akan mereka perbaiki," ujar Siti di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/8).

Dia menyebutkan, berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi selama ini sudah terakumulasi dan terkristalisasi, sehingga KPU harus menyadari bahwa ini adalah saatnya untuk pembenahan KPU. "Ada memori buruk pelaksanaan pemilu. Ini saatnya agar pelaksanaan pemilu dibereskan. Ini bukan urusan menang kalah, tapi bagaimana hukum dan demokrasi ditegakkan. Rakyat Indonesia harus dihargai," imbuhnya.

Oleh karena itu, dia ingin KPU mengakui ada berbagai kesalahan dalam pelaksanaan pilpres. Dia juga berharap KPU tidak resisten terhadap pelaksanaan pemilu ulang nanti jika diputuskan oleh MK.

"Adalah fakta hukum ada kecurangan dan kekurangan pelaksanaan pemilu. Selama ini semua kekurangan selalu ditoleransi. Setiap penyimpangan ada apologize. Sekarang situasinya tidak bisa lagi seperti itu. Kasihan bangsa ini kalau hal yang salah dibenarkan," tambahnya.

Siti juga berharap, hakim MK bisa bersikap independen dan tidak partisan serta hanya memutuskan berdasarkan asal keadilan dan kebenaran. Karena dia, tidak ingin lagi ada hakim MK partisan, apalagi memutuskan perkara karena mendapatkan imbalan dari pihak-pihak yang terkait.

"Ini taruhan luar biasa, jangan sampai MK partisan. Hakim-hakim MK harus belajar dari kasus Akil Mochtar. Ini pertaruhan bangsa dan bukan pertaruhan diri sendiri dari hakim-hakim MK. Kita akan setback kembali kalau MK tidak independen. MK harus mempertimbangkan dan mengungkapkan apapun bukti. Bukti sekecil apapun harus diungkapkan ke publik. Begitu juga kalau tidak ada bukti, maka itu harus dijelaskan," pungkasnya.