KPK sebut Bupati Malang terima suap Rp 3,45 M untuk bayar utang kampanye
Merdeka.com - Bupati Malang Rendra Kresna dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di Dinas Pendidikan Pemkab Malang.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkapkan, Rendra menerima uang suap sebesar Rp 3,45 miliar untuk pembayaran utang pembiayaan dana kampanye saat maju menjadi Bupati Malang periode 2010-2015.
Rendra menerima suap tersebut dari pihak swasta bernama Ali Murtopo. Ali juga merupakan tim sukses Rendra.
"Setelah menjabat Bupati, dilakukan proses pengumpulan fee proyek di Kabupaten Malang untuk kebutuhan pembiayaan utang dana kampanye yang sudah dikeluarkan sebelumnya," ujar Saut dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/10).
Saut mengatakan, salah satu yang menjadi perhatian Rendra dan kawan-kawan adalah proyek di Dinas Pendidikan yang saat itu mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Bidang Pendidikan di Tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013.
"Khususnya proyek pengadaan buku dan alat peraga pendidikan tingkat SD dan SMP," kata Saut.
Selain kasus dugaan suap, KPK juga menjerat Rendra sebagai tersangka penerimaan gratifikasi. KPK menduga Rendra beserta pihak swasta Eryk Armando Talla menerima gratifikasi sebesar Rp 3,55 miliar.
"Penerimaan gratifikasi RK (Rendra) dan EAT (Eryk Armando) diduga terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Malang," kata Saut.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK menduga Abdul Gani Kasuba tak hanya menerima uang dari proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan.
Baca SelengkapnyaTotal remisi yang didapatkan Rendra Kresna sejak ditahan adalah 14 bulan 15 hari.
Baca SelengkapnyaKPK menyita uang tunai Rp725 juta dari total Rp2,2 miliar saat menangkap eks Gubernur Maluku Abdul Gani Kasuba Cs
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaKeterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaPadahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.
Baca SelengkapnyaLaporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca SelengkapnyaSkandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca Selengkapnyaaksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca Selengkapnya