KPK akan jerat dengan UU TPPU jika ada koruptor dari dinasti politik

Merdeka.com - Dinasti politik kembali menjadi perhatian khusus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu ketika pihaknya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra berserta mantan Wali Kota Kendari sekaligus calon Gubernur Sultra Asrun, yang merupakan ayah dari Adriatma.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, dinasti politik ini menjadi perhatian dari KPK. Saat ini pihaknya juga tidak melarang itu sepanjang semua berjalan akuntabel dan transparan.

"Tetapi faktanya penangkapan yang dilakukan KPK itu selalu ada beberapa yang saya katakan tadi bapak, ibu, anak dan seterusnya. Nah harapan kita kalau pun ini terjadi. Ya jangan melakukan korupsi itu saja intinya," kata Basaria di Mapolres Jakarta Selatan, Jumat (2/3).

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa pihaknya akan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun, hal itu baru bisa diterapkan oleh pihaknya apabila memenuhi sebuah unsur yang ada.

"Kalau TPPU kita sudah sepakat sepanjang pelaku atau para koruptor dan unsurnya terpenuhi kita sepakat penerapan UU TPPU dimana kita tahu efek jera yang paling efektif adalah memiskinkan yang berangkutan. Jadi siapapun kita sepakat unsur terpenuhi kita akan terapkan UU TPPU," tandasnya.