Korem Baskara Jaya: Yang tolak penutupan Dolly itu massa bayaran

Merdeka.com - Lokalisasi Gang Dolly dan Jarak, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan, Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, hingga hari ini, Minggu (22/6), masih menggeliat, meski pada 18 Juni lalu, Pemkot Surabaya sudah mendeklarasikan penutupannya di Gedung Islamic Center Jalan Dukuh Kupang.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini memberi dispensasi waktu selam lima hari, terhitung sejak deklarasi penutupan, agar para mucikari atau pemilik wisma di dua lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu untuk menutup bisnis esek-eseknya. Artinya, pada tanggal 23 atau 24 Juni, Gang Dolly dan Jarak sudah harus steril.

Namun, warga sekitar, pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari, kecuali pemilik Wisma Barbara, tetap menolak penutupan oleh Pemkot Surabaya, dan hingga hari ini masih membuka wismanya masing-masing. Para PSK-nya pun masih kuat begadang dan melayani tamu-tamunya hingga pagi.

Mereka (warga, PSK dan mucikari) menganggap deklarasi penutupan pada 18 Juni lalu, adalah deklarasi penutupan Islamic Center, bukan Dolly dan Jarak. Alasannya, karena deklarasi itu dilakukan di luar lokalisasi yang menjadi objek penutupan. Dan mereka mengaku siap melawan jika aparat kepolisian maupun TNI, jika akan masuk ke lokalisasi untuk melakukan penutupan pasca-deklarasi.

Terkait masalah di Gang Dolly dan Jarak pasca-deklarasi penutupan itu, pihak Korem 084/Baskara Jaya, Surabaya menyikapinya dengan dingin. Karena pihak TNI, yang dimintai bantuan pengamanan bersama Polri oleh Pemkot Surabaya, menganggap massa yang menolak itu adalah massa bayaran dan memiliki kepentingan lain.

"Masalah penutupan, bukan penutupan ya, tapi alih fungsi, itu adalah tanggung jawab pemda setempat dalam hal ini Pemkot Surabaya. Polisi dan TNI hanya dimintai bantuan soal pengamanannya saja," terang Komandan Korem 084/Baskara Jaya, Kolonel Arh Nisan Setiadi usai menghadiri acara pelantikan pengurus FKPI se-Kota Surabaya, Minggu (22/6).

Nisan juga berharap, saat dilakukan penyeterilan lokasi nanti, tak ada lagi ancaman perlawanan dari masyarakat yang kontra. "Saya rasa, warga tidak ada yang menolak itu. Kalaupun ada yang menolak itu massa bayaran dan mereka memiliki kepentingan lain di sana. Jadi tidak ada masalah," kata dia yakin.

Penutupan atau alih fungsi lokalisasi yang dilakukan Pemkot Surabaya juga sangat manusiawi dan tidak dengan pemaksaan. "Niat Pemkot itu cukup baik ya. Mereka (mucikari dan PSK) diberdayakan dengan memberi kompensasi dan keterampilan usaha. Pengalihfungsian lokalisasi itu, juga digunakan untuk mereka membuka usaha yang lebih berdaya, yaitu dengan memberi fasilitas sentra PKL dan sebagainya."

"Sehingga, mereka yang telah mendapat kompensasi dan keterampilan sesuai dengan keahlian masing-masing tidak terganggu perekonomiannya. Itu komitmen pemerintah agar tidak terjadi benturan fisik," lanjut dia.

Dan jika dalam penutupannya nanti, pihak TNI juga melarang campur tangan ormas-ormas yang lain. "Karena itu tanggung jawab Pemkot Surabaya. Ormas-ormas tidak boleh masuk, aturannya memang seperti itu. TNI-Polri siap memback-up penuh soal itu (pengamanan)," tegas dia.