Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi III Segera Bentuk Panja Netralitas Polri

Komisi III Segera Bentuk Panja Netralitas Polri

Komisi III Segera Bentuk Panja Netralitas Polri

Pengawasan Komisi III akan berfokus pada hal itu.


Komisi III DPR RI segera menggelar rapat internal untuk membentuk Panja Netralitas Polri. Panja itu dibentuk untuk mengawasi kinerja Polri supaya netral pada Pemilu 2024.

Komisi III Segera Bentuk Panja Netralitas Polri
Komisi III Segera Bentuk Panja Netralitas Polri

"Nanti kita lihat sebentar lagi. Segera-segera," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto di DPR, Jakarta, Selasa (21/11)

Panja ini akan berfokus pada penegakan tugas kepolisian agar sesuai peraturan perundang-undangan.

 Pengawasan Komisi III akan berfokus pada hal itu.

Panja ini akan berfokus pada penegakan tugas kepolisian agar sesuai peraturan perundang-undangan.<br>

"Itu kita nanti bicara adalah penegakan tugas polisi sesuai dengan peraturan perundangan. Itu saja nanti kita terjemahkan dalam proses," ujar Bambang.

merdeka.com

Sementara itu, Bambang menilai kinerja penegakan hukum saat ini masih dalam kondisi yang baik. <br>

Sementara itu, Bambang menilai kinerja penegakan hukum saat ini masih dalam kondisi yang baik. 

Menurutnya, kalau ada dinamika merupakan hal yang wajar.


"Kalau penilaian sebuah kinerja penegak hukum, kita sebagai penegak hukum juga menilai mitra mitra sampai hari ini baik baik saja. Bahwa ada dinamika, dialektika konfliknya kita paham lah, gitu loh kita bisa mengerti ada itu," katanya.


merdeka.com

Komisi III DPR akan Bentuk Panja Netralitas Polri, Dinilai untuk Jaga-Jaga
Komisi III DPR akan Bentuk Panja Netralitas Polri, Dinilai untuk Jaga-Jaga

Usulan ini muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Polri

Baca Selengkapnya
Komisi I DPR Usul Bentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024
Komisi I DPR Usul Bentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024

Panja ini akan mengawasi posisi TNI pada pesta demokrasi tahun depan.

Baca Selengkapnya
Polisi Terlibat Sindikat Penjualan Ginjal, Kompolnas: Tak Ada Ampun, Buah Busuk Dalam Keranjang Harus Dibuang!
Polisi Terlibat Sindikat Penjualan Ginjal, Kompolnas: Tak Ada Ampun, Buah Busuk Dalam Keranjang Harus Dibuang!

"Buah yang busuk dalam keranjang harus dibuang. Jika tetap dipertahankan, maka akan menularkan yang lain" kata Komisioner Kompolnas Poengky.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Polda Jateng Selidiki Dugaan Korupsi Dana Bantuan Desa di Tiga Kabupaten, Begini Modusnya
Polda Jateng Selidiki Dugaan Korupsi Dana Bantuan Desa di Tiga Kabupaten, Begini Modusnya

Kepolisian memastikan pengusutan kasus ini semata-mata agar dapat mengawasi jalannya proyek pembangunan di tiga daerah tersebut.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III DPR Sebut Polisi Pasang Baliho PSI di Jawa Barat, Ini Respons Polda Jabar
Anggota Komisi III DPR Sebut Polisi Pasang Baliho PSI di Jawa Barat, Ini Respons Polda Jabar

Polda Jabar merespons pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin yang menyebut ada polisi yang diduga memasang baliho PSI di daerah Jawa Barat.

Baca Selengkapnya
Komisi III Imbau Polisi Kaji Ulang Pasal untuk Anak Anggota Dewan yang Aniaya Pacar hingga Tewas
Komisi III Imbau Polisi Kaji Ulang Pasal untuk Anak Anggota Dewan yang Aniaya Pacar hingga Tewas

Apa yang dilakukan GT terhadap korban DSA (29) dinilainya sebagai salah satu cara untuk membunuh korban.

Baca Selengkapnya
Jelang Pemilu, DPR Bentuk Panja Netralitas TNI
Jelang Pemilu, DPR Bentuk Panja Netralitas TNI

Kata Meutya di dalamnya juga diisi unsur pimpinan lain dan juga anggota di Komisi I DPR RI.

Baca Selengkapnya
Komisi III Dukung Langkah Polda Sumut Atasi Begal
Komisi III Dukung Langkah Polda Sumut Atasi Begal

Komisi III mendukung langkah-langkah yang dilakukan Polda Sumut dalam memberantas begal.

Baca Selengkapnya
PDIP Pertanyakan Syarat Pengalaman Kepala Daerah Bisa Maju Capres-Cawapres, Begini Tanggapan KPU
PDIP Pertanyakan Syarat Pengalaman Kepala Daerah Bisa Maju Capres-Cawapres, Begini Tanggapan KPU

Pertanyaan itu dilontarkan anggota Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat rapat di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (31/10) malam.

Baca Selengkapnya