Komisi III bakal tanya Kapolri soal Polres Tangerang gabung Banten

Merdeka.com - Komisi III DPR RI bakal memproses pengaduan masyarakat Kabupaten Tangerang yang mengadu ke DPR terkait penolakan rencana penggabungan Polres Tangerang ke wilayah hukum Polda Banten. Komisi III pun akan menanyakan kepada pihak kepolisian apakah keputusan Surat Keputusan (SK) Kapolri tentang penyatuan wilayah hukum Kabupaten Tangerang ke Polda Banten bisa diubah oleh Polri.

"Nanti kita tanyakan ke Kapolri. Mereka masyarakat kabupaten Tangerang tidak ingin gabung ke Polda Banten, itu nanti kita follow up," kata Wakil Ketua Komisi III, Desmond J Mahesa di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11).

Masyarakat kabupaten Tangerang pada Selasa (17/11) kemarin mendatangi Gedung DPR, Jakarta. Kedatangan mereka untuk mengadukan bahwa warga Kabupaten Tangerang tak ingin Polres Tangerang Kabupaten masuk wilayah hukum Banten dan ingin tetap menjadi bagian Polda Metro Jaya.

Adang Akbarudin, perwakilan masyarakat Kabupaten Tangerang mengatakan, masuknya Polres Tangerang Kabupaten ke Polda Banten tidak didasari persetujuan masyarakat. Dikatakannya, sejak tahun 1980 wilayah Kabupaten Tangerang masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Sejak 1980, wilayah kami masuk Jabodetabek. Kami pun masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya," kata Adang.

Menurut Adang, Polda Banten yang akan menjadi atasan Polres Kabupaten Tangerang tidak siap secara infrastruktur. Hal itu karena demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dari Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang dominannya akan mengarah ke Jakarta bukan ke wilayah Banten.

"Kami anggap Polda Banten belum siap membawahi Polres Tangerang Kabupaten. Dari sisi jarak, cukup jauh kami ke Banten daripada ke Jakarta," tuturnya.

Masih kata Adang, masyarakat Kabupaten Tangerang yang saat ini pelat nomor kendaraannya adalah B keberatan untuk beralih ke pelat A sebagaimana yang ada di Banten. Menurutnya, masyarakat Kabupaten Tangerang tetap ingin pelat nomornya diawali huruf B.

Pihaknya pun berharap DPR khususnya Komisi III dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kabupaten Tangerang tersebut. Komisi III, diharapkannya mampu menyuarakan hal tersebut kepada Kapolri.

"Masyarakat Kabupaten Tangerang menolak bergabungnya Polres Tangerang Kabupaten ke Polda Banten. Bergabungnya Polres Tangerang Kabupaten ke Polda Banten adalah keputusan sepihak," tandasnya.