Ketua BKSAP DPR Tekankan Pentingnya Solidaritas Global Atasi Ketimpangan Ekonomi

Merdeka.com - Struktur ekonomi global dinilai sudah timpang sebelum pandemi Covid-19. Ketimpangan ini semakin tajam di negara maju dan negara berkembang, orang kaya dan orang miskin. Ketimpangan ekonomi yang bersifat struktural ini menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs).

Hal itu disampaikan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, dalam Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) Parliamentary Hearing at the United Nations dengan tema 'Building Political Support and Inclusive Responses to Sustainable Recovery' di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat pada 17-18 Februari 2022.

Sidang IPU Parliamentary Hearing at the United Nations itu dihadiri lebih dari 200 anggota parlemen dari 70 negara. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengikuti kaidah protokol kesehatan ketat dalam seluruh sesi pertemuannya.

Fadli mengatakan bahwa dampak Covid-19 dirasakan bukan hanya di bidang kesehatan, namun juga lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik. Di tengah upaya pemulihan setelah pandemi, kerjasama dan kolaborasi berdasarkan prinsip solidaritas global merupakan prioritas karena tak ada satu negara di dunia kebal dari ancaman Covid-19.

'Namun, tak dapat dipungkiri kemampuan adaptasi dan mitigasi masing-masing negara menghadapi pandemi Covid-19 tentu berbeda. Akhirnya terjadi ketimpangan dalam upaya pemulihan selanjutnya berdampak luas bagi terhambatnya upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs)," kata Fadli dalam keterangannya, Selasa (22/2).

Covid-19 Berdampak Pencapaian 17 Tujuan dalam TPB/SDGs

Fadli juga menyampaikan pandangannya bahwa Covid-19 telah berdampak hebat pada upaya pencapaian 17 tujuan dalam TPB/SDGs, karena pandemi ini telah mempertegas adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi di seluruh negara. Terlebih di negara-negara yang sedang dalam situasi konflik maupun perang.

Hal itu dikatakan Fadli dalam sesi pertama pada Parliamentary Hearing at the United Nations yang bertajuk 'Growing economic inequalities as a threat to sustainable development: Drivers and possible solutions.'

Dia menambahkan bahwa tanpa adanya aksi kolaboratif dan tanggungjawab bersama yang dipikul oleh seluruh komunitas global. "Mustahil kita mampu mewujudkan kondisi ekonomi yang lebih tangguh," kata Fadli.

Untuk itu, Fadli menegaskan komitmen DPR RI dalam berkontribusi kepada upaya pemulihan global melalui berbagai forum multilateral. Selain itu, untuk memastikan pencapaian TPB/SDGs, diperlukan upaya menyeluruh yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga nantinya tidak ada satu masyarakat pun yang tertinggal dalam upaya pemulihan berkelanjutan.

Di tengah Sidang ini, delegasi BKSAP DPR RI melakukan pertemuan dengan Presiden IPU Duerte Pacheco, Sekjen IPU Martin Chungong, dan delegasi Belgia. Pertemuan dengan Presiden IPU membahas persiapan Sidang IPU ke-144 di Bali pada 20-24 Maret 2022. DPR RI akan menjadi tuan rumah.

Delegasi parlemen Indonesia dipimpin Fadli Zon, bersama anggota delegasi yaitu Sihar Sitorus (F-PDIP), Mardani Ali Sera (F-PKS), Putu Supadma Rudana (F-Demokrat), dan Achmad Hafisz Tohir (F-PAN).

Pertemuan ini merupakan forum bagi parlemen seluruh dunia untuk menyampaikan pandangan dan perspektif masing-masing negara dalam menghadapi tantangan global. Serta menggali upaya bersama yang dapat didorong untuk mewujudkan pemulihan berkelanjutan. Nantinya, semua pandangan ini akan dijadikan rekomendasi bagi pemerintah dunia yang tergabung dalam organisasi PBB, khususnya dalam pembahasan Sidang Umum PBB pada September 2022 ini.