KemenPAN-RB keluarkan edaran ke berbagai instansi berantas pungli

Merdeka.com - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan surat edaran pemberantasan pungutan liar (Pungli) di lingkungan instansi pemerintah. Surat edaran ini tidak hanya bersifat internal namun juga berlaku kepada para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala LKPN, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan LNS, Gubernur, Bupati dan wali kota.

"Kami mengharapkan seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk secara tegas melaksanakan langkah-langkah pemberantasan pungli sebagai bagian dari upaya kongkret pelaksanaan reformasi birokrasi," kata Menteri PANRB Asman Abnur di Kantor KemenPan-RB, Jakarta Selatan, Selasa (18/10).

Asman menambahkan, pihaknya meminta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar berkordinasi dan bersinergi dengan aparat internal instansi pemerintah di tiap daerah untuk berantas pungli.

"Kami mengharapkan seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk secara tegas melaksanakan langkah-langkah pemberantasan pungli sebagai bagian dari upaya kongkret pelaksanaan reformasi birokrasi," pungkasnya.

Dalam Surat Edaran (SE) tersebut,sambung Asman, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk memberantas pungli di instansi pemerintah.

"Pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi pungli, kedua menindak tegas PNS yang terlibat pungli, dan terkahir melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain," tutup Asman.