Kapolri ingatkan tak ada pengerahan massa ke DKI saat pencoblosan

Merdeka.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengingatkan agar tidak ada pengerahan massa ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari puncak Pilgub DKI putaran kedua. Pilgub DKI putaran kedua akan dilaksanakan pada 19 April 2017.

"Saya pikir tidak perlu untuk ada pengerahan massa sampai ke Jakarta karena mekanisme pemilu sudah ada. Apalagi di Jakarta ini, ada Bawaslu, ada saksi-saksi, kemudian ada pengamat independen, ada media, semua ada," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/4).

Tito menegaskan, jika peringatan ini tak dilaksanakan maka Polri akan menggunakan kewenangannya dengan mengamankan pihak yang bersangkutan. Apalagi, lanjut dia, jika ada massa yang membawa senjata tajam, intimidasi, dan melakukan tindakan pidana.

"Dan larangan tadi bukan hanya berlaku untuk tamasya Al Maidah tapi juga bagi semua pihak, bagi semua pendukung pasangan calon. Kita harapkan Jakarta untuk Jakarta," tegas Tito.

Saat ini, Tito mengaku sudah menginstruksikan kepada jajaran Polda di Pulau Jawa dan sejumlah Polda di Sumatera agar tidak membiarkan massa bergerak ke Jakarta pada puncak Pilgub DKI. Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Mochammad Iriawan bahkan sudah mengeluarkan maklumat yang berisi larangan pengerahan massa.

"Seluruh Kapolda saya perintahkan kalau ada pengerahan massa untuk tujuan politik maka saya perintahkan ke mereka untuk mengecek, melakukan pemeriksaan tujuannya apa, termasuk pemeriksaan senjata tajam dan lain-lain," ucapnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menambahkan, ada kurang lebih 65 ribu personel yang dikerahkan untuk mengamankan Pilgub DKI putaran kedua. Rinciannya 20 ribu dari kepolisian, 15 ribu dari TNI dan 30 ribu lainnya gabungan dari linmas, Kemendagri, dan Pemda.

"Masyarakat kita harapkan dengan kekuatan sebesar ini, lebih besar dari pengamanan sebelumnya Insya Allah Jakarta akan aman. Dan kita menjamin masyarakat Jakarta untuk bebas sekali lagi memilih menurut pilihan masing-masing," pungkasnya.