Jokowi terapkan sistem pajak online agar diawasi warga
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak sekedar wacana dalam hal transparansi anggaran dan pengelolaan pajak di Pemprov DKI Jakarta. Bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jokowi akan melakukan pengawasan dengan menerapkan sistem online.
"Pendapatan hotel, restoran, reklame, parkir, akan online," kata Jokowi saat jumpa pers di Gedung KPK, Selasa (27/11).
Jokowi juga menyoroti transparansi pada pelayanan publik seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan akta kelahiran di daerah-daerah di Jakarta. Hal itu lah yang membuatnya semakin gencar blusukan ke kampung-kampung untuk mengetahui keadaan di lapangan.
"Blusukan bukan jalan-jalan, bukan main-main. Kita ingin mendengar suara masyarakat terkait pelayanan publik," imbuhnya.
Sebelumnya, Jokowi datang ke KPK memenuhi undangan lembaga antikorupsi itu. Hasil dari pertemuan itu, KPK dan Pemprov DKI Jakarta sepakat akan menjadikan Jakarta sebagai zona integritas antikorupsi yang nantinya menjadi contoh untuk provinsi lain.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaKepala Negara mengapresiasi langkah digitalisasi yang berhasil menyentuh masyarakat kecil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan membuat portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan.
Baca SelengkapnyaJokowi menambahkan, menggeliatnya pembangunan sejumlah proyek di IKN menunjukkan semakin bertambahnya minat investor untuk berinvestasi di sana.
Baca SelengkapnyaSetidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya