Jokowi Minta Tito Tegur Kepala Daerah yang Belum Alokasi Anggaran Penanganan Corona
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menegur kepala daerah yang belum memfokuskan belanja daerahnya untuk penanganan virus corona (Covid-19). Jokowi mencatat masih ada beberapa daerah yang belum melakukan realokasi APBD-nya.
"Saya mencatat masih beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Saya minta Menteri Dalam Negeri (dan) Menteri Keuangan agar mereka ditegur," ujar Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna melalui video conference, Selasa (14/4).
Dari catatan Presiden, setidaknya ada 103 daerah yang belum menganggarkan belanjanya untuk program jaring pengaman sosial (social safety net). Selain itu, Jokowi juga mencatat ada 140 daerah yang belum mengalokasikan anggarannya untuk penanganan dampak ekonomi dari pandemi virus corona
"Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19," jelas dia.
Jokowi menilai ini menunjukkan masih adanya pejabat yang belum memiliki respons terhadap situasi pandemi corona. Dia meminta Tito Karnavian dan Sri Mulyani membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran.
"Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini," tutur Jokowi.
Presiden Jokowi juga meminta seluruh kementerian dan pemerintah daerah menyisir kembali seluruh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jokowi imbau agar anggaran tersebut agar dialokasikan untuk penanganan Covid-19.
"Saya ingin menekankan sekali lagi agar seluruh kementerian, seluruh lembaga, dan seluruh pemerintah daerah menyisir ulang kembali APBD dan APBDnya," jelas Jokowi.
Dia meminta seluruh kementerian dan pemerintah daerah untuk memangkas belanja yang tidak prioritas. Mulai dari perjalanan dinas, hingga rapat-rapat yang tidak jelas.
"Perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat," jelas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta agar seluruh anggaran dan kekuatan difokuskan untuk penanganan Covid-19. Baik itu, kata Jokowi di bidang kesehatan maupun penanganan dampak sosial ekonominya.
"Sudah berkali-kali saya sampaikan, jangan sampai lari dari tiga prioritas yang saya sampaikan. Kesehatan yaitu covid-19. Yang kedua jaring pengaman sosial. Yang ketiga stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha," tegas Jokowi.
Reporter: Intan Umbari dan Lizsa Egeham
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasus kebakaran dan ledakan Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi perhatian Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi telah berencana untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca Selengkapnya