Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JK Sebut Korupsi Marak Terjadi Meski Banyak Pengawasan

JK Sebut Korupsi Marak Terjadi Meski Banyak Pengawasan Wapres JK buka International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019. ©2019 Merdeka.com/Moh Kadafi

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan walaupun banyaknya pengawasan di Indonesia tetapi tetap saja masih banyak pejabat yang terjerat korupsi. Dia menjelaskan selama 15 tahun terdapat 9 menteri, 20 gubernur, bupati serta ratusan anggota DPR-DPRD yang ditahan.

"Itu tentu menjadi perhatian kita. Bahwa begitu banyaknya yang mengawasi tetapi juga makin banyak juga yang melakukannya. Walaupun juga kita tahu rumusan korupsi makin luas," kata JK saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern di Hotel Bidakara, Jakarta. JK tiba di lokasi pukul 10.00 WIB, Kamis (21/3).

Dia menjelaskan korupsi kini berbeda. Saat ini korupsi bukan hanya memperkaya diri sendiri, melainkan memperluas lini.

"Artinya adalah maka inspektorat, institusi pengawasan, BPKP harus lebih pintar lagi, lebih dalam lagi mengawasinya," kata JK.

Dia menjelaskan dalam Rakor kali ini bukan hanya membahas jumlah anggaran tetapi harus lebih fokus dalam pencegahan. Sebab anggaran pertahun semakin naik.

"Jadi bukan hanya diawasi dari sisi pengeluarannya juga bagaimana mengawasi tentang cara pengawasannya," kata JK.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah
Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah

Sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kejati DKI Tahan 6 Tersangka Korupsi Dana Pensiun Bukit Asam, Kerugian Rp234 Miliar
Kejati DKI Tahan 6 Tersangka Korupsi Dana Pensiun Bukit Asam, Kerugian Rp234 Miliar

Kejati DKI Jakarta menetapkan enam tersangka korupsi pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam tahun 2013 sampai 2018 dengan kerugian negara Rp234 miliar.

Baca Selengkapnya
Sahroni: Pengembalian Nilai Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Masih Kecil
Sahroni: Pengembalian Nilai Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Masih Kecil

Selama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi  Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres

Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.

Baca Selengkapnya
Komitmen OJK Tegakkan Integritas dan Budaya Antikorupsi
Komitmen OJK Tegakkan Integritas dan Budaya Antikorupsi

OJK menegaskan komitmennya dalam meningkatkan budaya antikorupsi demi menjaga integritas dan kredibilitas sebagai otoritas di sektor jasa keuangan.

Baca Selengkapnya