Jimly minta pemerintah verifikasi dulu sebelum blokir situs radikal

Merdeka.com - Anggota Tim 9 Jimly Asshiddiqie mengatakan pemerintah seharusnya tidak menelan mentah-mentah rekomendasi dari BNPT terkait pemblokiran situs Islam yang masuk kategori radikal. Seharusnya, kata Jimly, sebelum pemblokiran, situs-situs Islam diseleksi terlebih dulu.

"Saya rasa sebaiknya memang rekomendasi dari BNPT itu tidak mentah-mentah diterima oleh menteri. Menteri menyeleksi lagi. Jadi ada tim verifikasi. Sebab, akhirnya yang punya kewenangan kan menteri. Jadi jangan mentah-mentah," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4).

Jimly mengatakan pentingnya penyeleksian situs itu sebelum diblokir karena ada beberapa situs Islam yang dianggap tidak membahayakan.

"Kalau BNPT dia kan mau maksimum mintanya. Mintanya 100, tapi menteri bisa beri pertimbangan. Dari permintaan 100, dikasih 75. Nah ini kesannya tidak ada klarifikasi dan penyaringan. Seakan-akan ada kesan sikat dulu, urusan belakangan. Seperti memberlakukan beban pembuktian terbalik. Sikat dulu, sampai yang bersangkutan membuktikan bahwa dia tidak salah," ujarnya.

Sebab, kata Jimly, jika tidak diseleksi juga akan mengganggu prinsip kebebasan pers. "Kalau ini dibiarkan bisa ganggu juga prinsip-prinsip freedom of the press. Nanti bisa aja pemerintah lakukan tindakan yang sama. Dibredel dulu, baru urusan belakangan," ujarnya.

Jimly juga khawatir adanya Islam phobia atas peristiwa ini. Di mana orang-orang menjadi takut dengan agama Islam. Namun, Jimly masih yakin Indonesia dengan mayoritas penduduknya Islam dapat menyebarkan ajaran yang cinta damai selain terorisme.

"Nah yang dikhawatirkan sebagian orang begitu. Tapi saya kira sebaiknya jangan dulu terlalu jauh lah. Insya allah para pejabat ini kan Islam semua.