Jenderal Bintang Dua Bongkar Praktik Kejar Target Lewat 'Jualan' SIM
Praktik tersebut dengan cara orang yang mengajukan SIM sengaja diluluskan meski tidak lulus.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi mengungkap praktik curang Kasat Lantas kejar setoran. Caranya dengan 'jualan' surat izin mengemudi (SIM).
Praktik tersebut dilakukan Kasat Lantas untuk mencapai target penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Firman menyebut, ada praktik tersebut dengan cara orang yang mengajukan SIM sengaja diluluskan meski tidak lulus.
"SIM jangan dijadikan target pak. Kami khawatir kasat lantas kami jualan lagi, enggak lulus, dilulus-lulusin pak," ungkap Firman saat rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7).
Bahkan, ada juga praktik dilakukan dengan memindahkan golongan SIM meski belum waktunya. Firman menyebut praktik tersebut kerap terjadi hanya untuk mengejar target PNBP.
"Sudah terjadi, yang belum waktunya pindah golongan, dipindahkan pak ngejar PNBP," ujarnya.
Maka itu, Firman mengusulkan e-Faktur. Yaitu program untuk mobil yang baru diproduksi langsung mendapatkan pelat nomor. Orang yang berminat, juga bisa membeli pelat yang diinginkan. "Barang kali penawaran ini mendapat dukungan bapak supaya bisa terbit nanti plat nomor kita perbaiki pak data ranmor kita pastikan siapa yang berminat dengan nomor tertentu toh masuk semua ke data kita sejak diterbitkan sampai kepada pencatatan apabila tercatat di ETLE," jelas Firman.
"Ini menjadi solusi alternatif untuk menambah PNBP negara. Selain tadi kami upayakan dari dana tilang yang selama ini enggak tau kemana pak," kata Firman.
Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi berita untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jenderal Bintang Dua Bongkar Praktik Kejar Target Lewat ‘Jualan’ SIM
Artikel ini ditulis oleh
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
Reporter
Praktik tersebut dengan cara orang yang mengajukan SIM sengaja diluluskan meski tidak lulus.
Kemenkeu mengatakan, saat ini penerbitan SIM masih akan dikenakan PNBP. Sebab, negara masih membutuhkan biaya dari pungutan PNBP untuk kegiatan pembangunan.
Follow
Rekomendasi
