Jelang pilgub, MenPAN ingatkan PNS tetap netral

Merdeka.com - Sejumlah daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah dalam waktu dekat. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Azwar Abubakar akan membuat surat edaran ke semua kepala daerah agar PNS tetap netral, dan tidak terlibat politisasi.

"PNS itu harus netral. Kalau perlu, saya akan perkuat dengan surat edaran. Jika terbukti terlibat politik, tentu PNS akan kita tindak," kata Azwar di kampus ITB, Bandung, Sabtu (24/3).

Jika terbukti ada PNS yang tidak netral, kata Azwar, sanksi yang akan diberikan termasuk dalam kategori berat seperti pemecatan. Dengan begitu tambah Azwar, yang mengelola PNS bukanlah kepala daerah melainkan Sekda.

"Sekda bukanlah pejabat politik tapi struktural. Kalau pengelolaan PNS diserahkan ke Sekda maka bisa menghindari politisasi PNS," tegasnya.

Namun dikatakannya untuk memberlakukan aturan ini perlu dibuat undang-undangnya. Sekarang, undang-undang tersebut masih diproses.

Menteri dari Partai Amanat Nasional ini pun menyebut dengan diterapkannya independensi PNS, diharapkan PNS akan terhindar dari KKN dan politisasi. Kedua, melayani dunia usaha dengan mempermudah proses perizinan bagi pengusaha agar terbuka lapangan kerja.