Jaksa Agung nyatakan eksekusi pidana mati harus menunggu grasi
Merdeka.com - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, proses eksekusi pidana mati tidak bisa langsung dilakukan meski Mahkamah Agung (MA) menyatakan Peninjauan Kembali (PK) berkali-kali tidak menghalangi eksekusi. Prasetyo mengatakan, hal itu hanya berlaku bagi kasus pidana biasa.
"Itu untuk kasus pidana biasa, kalau hukuman mati kan lain," ujar Prasetyo di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (19/12).
Prasetyo menerangkan eksekusi pidana mati harus menunggu seluruh proses hukum dijalankan hingga grasi. Hal ini untuk memberi kepastian tidak ada lagi proses hukum yang berjalan setelah eksekusi.
"Beda ya, misalnya orang dipidana 20 tahun itu bisa langsung dilaksanakan tanpa menunggu putusan PK. Tapi kalau sudah terlanjur mati, ternyata putusan lain, siapa yang bisa mengembalikan," ungkap dia.
Selanjutnya, kata Prasetyo, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan PK diajukan berulang menjadi salah satu penghambat eksekusi hukuman mati. Hal itu justru dimanfaatkan oleh para terpidana mati untuk mengulur waktu eksekusi.
Atas hal itu, Prasetyo mengaku telah membicarakan persoalan ini dengan MA. Dia pun meminta MA untuk membuat aturan agar pengajuan PK dapat dibatasi.
"Saya sudah membicarakan persoalan ini kepada MA supaya menilai novum apa yang mereka ajukan, benar apa tidak, atau sekadar untuk mengulur waktu," ungkap dia.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Burhanuddin menegaskan, menjadi seorang jaksa pun tidak boleh sembarangan dalam berpenampilan.
Baca SelengkapnyaMahkamah Agung (MA) sudah memutus 26.903 perkara sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaMajelis Hakim juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Panji Gumilang bakal dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaAncaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca Selengkapnya2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaIstri Lettu Agam sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat UU ITE usai memviralkan dugaan perselingkuhan suaminya.
Baca SelengkapnyaCak Imin berharap agar Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bisa sukses dalam sidang sengketa tersebut.
Baca SelengkapnyaSakit Paru-Paru yang diderita Muhyani kembali kambuh. Dia batuk tak henti-henti.
Baca Selengkapnya