ICW sebut ada 3 pihak kongkalikong dana APBD DKI
Merdeka.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi korupsi dalam pengadaan UPS, Scanner, Printer 3D serta enam judul buku untuk beberapa sekolah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014.
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas mengatakan dari hasil investigasi, ICW mensinyalir adanya persekongkolan antara pejabat pembuat komitmen (PPK), distributor, peserta maupun pemenang lelang.
Kongkalikong itu dimaksudkan untuk penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), penawaran harga dan penetapan penerima lelang. Pasalnya, dalam penetapan HPS, PPK malah menggunakan harga distributor yang menguntungkan peserta dan pemenang lelang.
"Nilai HPS diduga telah dimark up setinggi mungkin sehingga menguntungkan distributor dan pemenang lelang," ujar Firadus di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/3).
Dia menambahkan temuan itu diperoleh bedasarkan hasil investigasi dan penelaahan dokumen APBD DKI Jakarta tahun 2014 dan 2015 versi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. Tak hanya itu, penelusuran pun dilakukan pada dokumen pengadaan dan jasa yang diduga diselewengkan.
Kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi APBD DKI ini ditaksir mencapai Rp 277,9 miliar yang terbagi atas pengadaan UPS sebesar Rp 186,4 miliar, printer dan scanner sebesar Rp 89,4 miliar, serta pengadaan enam judul buku senilai Rp 2,1 miliar.
Lebih lanjut, Firdaus mengungkapkan kalau pihaknya mendapati pemenang lelang tidak memiliki kualifikasi untuk pekerjaan UPS, pengadaan buku, scanner, printer 3D serta alat fitness. Pasalnya, saat melakukan investigasi perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan tidak memiliki rekam jejak dalam pengadaan barang.
"Tapi anehnya PPK dan panitia lelang justru meloloskan perusahaan tersebut sebagai pemenang lelang," ungkapnya.
Firdaus pun menduga PPK mengarahkan spesifikasi barang pada perusahaan tersebut. Hal itu mencuat dari spesifikasi barang yang dibuat oleh PPK. "Pada intinya, kami merekomendasikan KPK untuk mengusut tuntas kasus APBD DKI ini," tutupnya.
(mdk/siw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
ICW Sebut Ditutupnya Informasi Sirekap Berpotensi Membuka Praktik Jual Beli Suara
ditutupnya diagram perolehan suara di Sirekap KPU RI dapat membuat publik tak percaya terhadap hasil Pemilu.
Baca SelengkapnyaICW dan KontraS Surati KPU Minta Buka Anggaran Sirekap dan Sikadeka
Mereka menilai sistem Sikadeka KPU pun memiliki masalah serupa.
Baca SelengkapnyaICW Desak Jokowi Tunda Kepres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menundanya hingga Dewan Pengawas KPK menyelesaikan sidang dugaan tiga pelanggaran etik Firli Bahuri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
F-PKB di DPR Akui Tak Ada Arahan dari Cak Imin soal Hak Angket Pemilu
Saat ini, Luluk menuturkan, sudah ada tujuh orang yang bersikap mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaICW Nilai Selain Firli Bahuri Ada Pimpinan Berkontribusi Buruk untuk KPK, Siapa Dia?
Menurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca SelengkapnyaEks Wamenkumham Nilai MK Tak Bisa Diskualifikasi Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
Sebab dari seluruh rangkaian dan proses Pemilu hingga pembacaan hasil rekap nasional, tidak ada langkah gugatan ke PTUN.
Baca SelengkapnyaDapat Izin dari Pemerintah, Bulog Bebas Impor Beras Sepanjang 2024
Bulog janji penugasan impor beras akan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran di pasaran.
Baca SelengkapnyaDewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca SelengkapnyaPDIP Dorong Pembentukan Komite Independen Awasi Transaksi Janggal Jelang Pemilu 2024
PPATK ungkap danya temuan transaksi keuangan janggal jelang Pemilu 2024
Baca Selengkapnya