Hina Jokowi, Habib Bahar Harus Ditindak Tegas Polisi
Merdeka.com - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf tidak khawatir Presiden Joko Widodo dicap kriminalisasi jika proses hukum terhadap Habib Bahar bin Smith berlanjut. Ceramahnya yang diduga bermuatan hinaan kepada Jokowi, dinilai pantas karena menghina presiden sebagai simbol negara.
"Ini soal eksistensi dan simbol negara, ini soal marwah negara. Bukan soal Pak Jokowi. Sehingga jangan diberi ruang oleh hukum orang-orang seperti ini. Jadi polisi harus mengambil langkah yang tegas," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding melalui pesan singkat, Jumat (30/11).
Proses hukum terhadap Habib Bahar, kata Karding, penting untuk mengingatkan semua pihak supaya tidak asal ucap menghina kepala negara. Menurut politisi PKB itu berdemokrasi pun memiliki batasan. Dia mengatakan bahaya jika hinaan kepada kepala negara dibiarkan.
"Supaya yang lain tahu bahwa tidak boleh seenaknya ngomong itu tidak boleh. Demokrasi Pancasila itu, demokrasi yang kita bisa berekspresi tapi dibatasi hak orang lain," kata dia.
Selain itu, Karding menyebut Bahar telah merendahkan Islam. Ceramah agama dipakai untuk menghina seperti yang dilakukannya.
"Di satu sisi kasihan Rasulullah, kasihan Islam direndahkan oleh orang-orang seperti Habib Bahar Smith," kata Karding.
Habib Bahar bin Smith dilaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, dan Bareskrim Mabes Polri. Laporan tersebut saat ini masih berproses. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon menilai laporan tersebut malah bisa memantik perpecahan. Dia sebut pemerintah harusnya santai saja menanggapi ceramah itu.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaHalim menyebut, bahwa PKB adalah koalisi pemerintahan Jokowi.
Baca Selengkapnyahakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.
Baca SelengkapnyaKetua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto hanya memiliki waktu delapan bulan hingga masa kabinet Jokowi berakhir.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaHasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya