Hanura tuding ada 'permainan' dalam perbaikan Jalan Pantura
Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Hanura DPR Sarifuddin Sudding menilai banyak kejanggalan dalam proyek perbaikan Jalan Pantura. Dia menilai, proyek tersebut selalu menghabiskan APBN hingga triliunan rupiah.
Sudding menduga, dalam proyek perbaikan jalan tersebut banyak penyelewengan anggaran. Baik konstruksinya, pembetonan maupun perbaikan lainnya.
"Saya sudah sampaikan itu, itu proyek abadi yang menghabiskan triliunan APBN. Dan saya kira kuat dugaan ini pasti ada penyelewengan, apakah konstruksinya, apakah pembetonan, tulangnya tidak ada, karena setiap tahun dikerjakan," jelas Sudding saat dihubungi, Rabu (24/7).
Sudding menambahkan, proyek perbaikan itu sudah seperti menjadi lahan mencari uang bagi orang-orang yang terlibat dan memiliki kewenangan. Indikasi penyelewengan, kata dia, terlihat pada perbaikan jalan yang tak kunjung selesai setiap tahunnya.
"Kalau tidak ada penyelewengan kenapa cepat rusak dan jangan juga dong rutin setiap tahun. Jangan-jangan itu memang diproyeksikan begitu, sengaja, setiap tahun. Sengaja dilakukan dalam keadaan tergesa-gesa. Itu seperti proyek abadi," tegas dia.
Dia pun meminta agar KPK segera menelusuri penganggaran dalam proyek tersebut. Sebab, proyek ini jika dibiarkan dapat menjadi skandal.
"Harus ditelusuri penganggaran di proyek pantura itu, apakah ada penggiringan dalam proses penganggaran. Itu bisa jadi skandal Pantura," terangnya.
Sudding juga menduga dalam proyek ini ada keterlibatan anggota DPR dan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU).
"Bisa melibatkan (DPR), bisa melibatkan PU, setiap tahun itu miliaran sampai triliunan rupiah. Bisa jadi itu didesign sedemikian rupa. Sampai sekian tahun bisa rusak. itu harus ditelusuri," pungkasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur menyebut kasus pungli tersebut telah terencana sejak tahun 2019 lalu yang dilaksanakan secara terstruktur.
Baca SelengkapnyaPELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaLuhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.
Baca SelengkapnyaPengguna jasa permak pakaian meningkat 2-3 kali lipat dibanding hari biasa.
Baca SelengkapnyaMelakukan penukaran uang dipinggir jalan berisiko merugikan masyarakat atas potensi peredaran uang palsu.
Baca SelengkapnyaSelain Abdul Gani, KPK juga menjerat enam orang lainnya sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya