Hakim MK: KPK harus bentuk dewan etik usut Sprindik Anas

Merdeka.com - Hakim Konstitusi Akil Mochtar menilai pencabutan tanda tangan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Panja dalam draft Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk Anas Urbaningrum yang sempat bocor termasuk pelanggaran etik. Akil menyatakan KPK harus tegas dalam menanggapi persoalan itu.

"Sanksinya jangan membuat institusinya tidak tegas. KPK harus represif terhadap internalnya," ujar Akil di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (13/2).

Akil mengatakan, alasan yang digunakan Adnan dalam menandatangani draft Sprindik yakni lalai tidak dapat diterima. "Tidak bisa dipakai alasan lalai itu. Logikanya tidak masuk akal," katanya.

Menurut Akil, alasan lalai sangat tidak mungkin terjadi dan tidak dapat diterima. "Kecuali saat menandatangani sprindik itu dalam keadaan tidak sadar," terang dia.

Lebih lanjut, Akil menambahkan, KPK harus segera membuat dewan etik internal untuk menyelesaikan permasalahan ini. "Ini menjadi tanggung jawan dewan etik internal," ujar dia.