Gebrakan Komjen Listyo Jika Menjadi Kapolri, Rekrut ASN Polri Disabilitas

Merdeka.com - Komjen Listyo Sigit Prabowo menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi III DPR RI hari ini, Rabu (19/1). Dalam paparan program prioritasnya jika ia menjadi Kapolri, dia akan memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

Nantinya, kata dia, mereka akan ditempatkan di beberapa bidang seperti administrasi, analisis data, ataupun teknologi informasi. Sehingga, kata dia, kinerjanya tidak akan berpengaruh terhadap keterbatasannya.

"Masyarakat yang berkebutuhan khusus bisa mengabdi sebagai ASN Polri sesuai kompetensi mereka. Nanti bertugas di bidang yang disesuaikan dengan posisi yang memungkinkan," kata Sigit di Gedung Kompleks Parlemen, Rabu (19/1).

Selain itu, dia juga akan mengubah sistem penilaian/poin setiap anggota. Dia berjanji akan menerapkan penilaian yang adil sesuai dengan tingkat kesulitannya. Misalnya di untuk pengelolaan SDM melalui peningkatan sistem manajemen karir berbasis kinerja dilaksanakan dengan sistem kredit poin.

"Tentunya akan berbeda penilaiannya. Seseorang (anggota Polri) yang memiliki kinerja sebagai penjinak bom dengan orang yang melakukan tugas rutin biasa," ujarnya.

"Lalu penilaian seseorang yang tugas di daerah yang memiliki kerawanan tingkat tinggi itu beda," lanjutnya.

Selain itu, dia juga akan mendorong kompetisi yang sehat antar anggota. Dia berjanji tidak akan membeda-bedakan setiap anggota, termasuk para polwan

"Mendorong kompetisi yang sehat serta memberikan kesempatan dan panggung yang sama untuk berkarya termasuk bagi Polwan yang sampai saat ini masih terbatas," kata Sigit.

Sigit juga akan mengembangkan hubungan kerja atasan dan bawahan yang berorientasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya.

"Mempercepat pembentukan mental dan memori yang berbudaya dan menghormati hak asasi manusia," ujarnya.

Bukan hanya program atau misi yang akan dilakukan untuk internal saja, namun dia juga akan memperbaiki sistem pelaporan dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi. Sehingga tidak perlu melakukan interaksi secara langsung. DIa mengatakan, semakin sering diadakannya pertemuan langsung maka potensi penyalahgunaan wewenang akan semakin besar.

"Semakin sering terjadi interaksi, maka penyalahgunaan wewenang akan terjadi. oleh karena itu ke depan kami akan meningkatkan sistemnya," ujarnya.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi juga bisa lebih menjangkau ke ke masyarakat. Sebab saat ini sebagian masyarakat sudah menggunakan gadget untuk bekerja dan melakukan berbagai aktivitas.

"Memanfaatkan sarana teknologi informasi agar pelayanan dapat semakin menjangkau seluruh kepentingan masyarakat," tutup dia.