Ganjar desak Jokowi buat Perpres sistem keamanan laut

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta dan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang sistem dan mekanisme pengamanan kawasan maritim atau laut di seluruh Indonesia.

Pasalnya, saat ini masih terjadi tumpang tindih kewenangan dan aturan serta perebutan penanganan berbagai lembaga yang berkepentingan terhadap kawasan maritim terutama di wilayah pelabuhan di Indonesia.

Bahkan, Ganjar mengaku sudah menyiapkan konsep dan metode keamanan laut yang akan disampaikan ke Jokowi.

"Maka, saya kemarin sudah bicara mengusulkan kepada bapak presiden secara lisan dan konsepnya sudah ada Sea and Coast Guard. Kalau itu bisa, maka ada satu institusi yang secara keseluruhan begitu melakukan penegakan hukum di laut. Kalau itu bisa dengan adanya kapal ini akan terbantu nanti," tegas Ganjar Pranowo usai menjadi Inspektur Upacara (Irup) Hari Korpri ke 43 di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah Senin(1/12).

Jokowi menurut Ganjar harus mengeluarkan perpres terkait keamanan laut (Kamla). Sehingga akan terjadi pengamanan di kawasan maritim Indonesia terpadu dan hasilnya akan lebih bagus.

"Saya kira Mas Jokowi harus mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang keamanan laut bersistem Sea and Coast Guard itu. Sehingga kalau kita mempunyai Coast Guard pengamanan di lautnya akan lebih baik dan terpadu," paparnya.

Dengan begitu, Ganjar menambahkan sistem keamanan laut (Kamla) tidak hanya dalam konteks pertahanan negara melainkan juga dalam konteks pengamanan terhadap sumber daya laut itu sendiri.

"Dengan penambahan armada laut untuk Angkatan Laut kita harapkan nanti keamanan laut akan makin kuat. Saya masih berharap satu step lagi yah. Keamanan laut tidak hanya dalam konteks pertahanan negara tapi pengamanan juga terhadap sumber dayanya," jelasnya.

Sisitem Kamla dengan Sea and Coast Guard, maka selain menghindari tumpang tindih kewenangan dan aturan juga menghindari rebutan penanganan kasus antar lembaga yang berurusan dengan kepentingan laut.

"Ya, supaya tidak ada tumpang tindih dan rebutan sehingga istilah kapal brondol jangan terjadi lagi. Mulai kapal dari luar negeri masuk sehingga ditangani oleh Angkatan Laut terlibat, Polairud terlibat, Kejaksaan, Imigrasi, Dirjen Perhubungan, Kejaksaan, Bea Cukai jadi kalau bisa jadi satu seragam, konsep Kamla adalah Sea and Coast Guard maka itu yang paling sempurna," tuturnya.

Begitu juga dengan peralatan, sarana dan prasarana kelengkapan pengamanan harus dimaksimalkan supaya proses pengamanan laut berjalan dengan lancar dan maksimal.

"Soal ketersediaan kapal di Jawa Tengah, waduh itu persoalan teknis yah. Yang dibutuhkan sebetulnya kapal yang mlayune banter yah. Alate lengkap mlayune banter yah biar kalau di jalan gak alami kendala," jelasnya.

Kondisi perlengkapan pengamanan sendiri, Ganjar mengungkapkan banyak kekurangan dan sangat minim untuk menunjang kinerja proses pengamanan di laut.

"Iya. Kurang itu sebenarnya. Kalau Bakamla bisa berfungsi Sea and Coast Guard, maka saya setuju. Maka kalau Bakorkamla akan banyak orang yah. Kalau satu saja bisa selesai menurut saya bagus banget. Satu unit saja, jadi semua yang di laut itu dihandel oleh satu lembaga setuju. Kalau itu setuju tinggal kita berbagi tugas saja," pungkasnya.