Fraksi NasDem klaim Golkar ingin penyiaran Indonesia tetap penyelenggara swasta
Merdeka.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi NasDem Luthfi Andy Mutty mengatakan pembahasan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran masih mengalami fase perbedaan pendapat di 10 fraksi DPR. Bahkan kata Lutfi, posisinya saat ini tengah imbang.
"Posisinya sekarang ini berimbang lima-lima," kata Luthfi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10).
Perbedaan pendapat itu masih terjadi di pembahasan single mux (penyelenggara pemerintah) dan multi mux (penyelenggara swasta). Namun tutur Luthfi beberapa partai sudah memutuskan untuk memilih multi mux. Mulai dari NasDem hingga PKS.
"Yang mendukung multi mux itu NasDem pasti, Golkar pasti, kalau engga salah PKS juga mungkin. Saya enggak tahu pasti," ucapnya.
Sebelumnya, Luthfi juga mengatakan Revisi Undang-Undang (RUU) penyiaran masih belum rampung. Bahkan sebelumnya, kata Luthfi, ada opsi melakukan voting untuk mengambil putusan terkait RUU tersebut.
"Kita harus jernih mendudukan permasalahan, kita tidak boleh mundur pada tv zaman dulu. Tadinya akan dilakukan voting, tapi ditunda. Sikap di Baleg berimbang, masih ada yang single dan multi," kata Lutfi dalam diskusi bertema RUU Penyiaran, Demokrasi dan Masa Depan Media, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10).
Pendapat berbeda, kata Luthfi, datang dari komisi I dan juga anggota Baleg DPR. Kebanyakan dari anggotanya memilih untuk kembali pada zaman single mux, sedangkan anggota Baleg cenderung menyetujui multi mux.
"Bahwa di komisi I cenderung pada single, di Baleg cenderung ke multi, saya sendiri melihat, kalau mau demokrasi tumbuh secara sehat kita harus multi," tukasnya.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca SelengkapnyaMelalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaKetua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaMuzani menyebut, Gerindra menghormati proses keputusan di internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaAHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaKepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya