Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Eks Hakim MK: Terstruktur-sistematis-masif belum tentu melanggar

Eks Hakim MK: Terstruktur-sistematis-masif belum tentu melanggar Sidang lanjutan PHPU di MK. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono menjelaskan mengenai dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang selama ini dipermasalahkan kubu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam Pilpres 9 Juli lalu. Menurutnya, TSM itu bukan masuk ke dalam pelanggaran pemilu.

"Apa yang disebut terstruktur, sistematis, dan masif ada nuansa yang beda. Perbuatan TSM itu tidak otomatis pelanggaran pemilu," kata Harjono dalam sidang di ruang pleno Gedung MK, Jakarta, Jumat (15/8).

Harjono menjelaskan, terstruktur, sistematis, dan masif sejatinya merupakan program kampanye dalam pemilu. Kendati begitu, bukan berarti merupakan kecurangan.

Dia menegaskan, semua program TSM itu tergantung dari maksudnya. Selama dilakukan dengan cara baik, semuanya sah-sah saja dan tidak masalah.

"Program TSM kalau tidak disusun untuk membuat kemenangan dengan curang that's OK," kata dia.

Oleh karena itu, Harjono meminta Hakim MK mesti mengungkap dan menjelaskan tindakan TSM yang dipersoalkan kubu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa kepada KPU yang menuding KPU melakukan tindakan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) untuk memenangkan salah satu pasangan dalam pilpres 2014.

"Apakah tindakan KPU melakukan TSM bertujuan untuk memenangkan salah satu kontestan pemilu presiden atau bukan?" kata dia.

Seperti diketahui, KPU menghadirkan 4 orang saksi dalam sidang PHPU Pilpres dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Harjono salah satu menjadi saksi ahli dari KPU.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024
MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024

MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Tanya Apa Pembagian Bansos Harus Koordinasi? Ini Penjelasan Menteri Jokowi
Hakim MK Tanya Apa Pembagian Bansos Harus Koordinasi? Ini Penjelasan Menteri Jokowi

Empat Menteri Jokowi hadir sebagai saksi dalam sidang MK

Baca Selengkapnya
Hakim MK Tanya Pembagian Bansos Selama kampanye, Menko PMK: Kami Pastikan Mengemban Amanah
Hakim MK Tanya Pembagian Bansos Selama kampanye, Menko PMK: Kami Pastikan Mengemban Amanah

Muhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal intensitas kunjungan kerja Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Penyebar Hoaks Hakim MK Putuskan Diskualifikasi Kemenangan Prabowo-Gibran Ditangkap
Penyebar Hoaks Hakim MK Putuskan Diskualifikasi Kemenangan Prabowo-Gibran Ditangkap

Dalam narasi disebutkan hakim mendiskualifikasi kemenangan pasangan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya
Disinggung soal Harun Masiku, Hasto Minta Lebih Baik KPK Fokus Kecurangan Bansos
Disinggung soal Harun Masiku, Hasto Minta Lebih Baik KPK Fokus Kecurangan Bansos

Menurutnya penyimpangan itu harus diusut karena KPK merupakan harapan dalam menegakan hukum.

Baca Selengkapnya
TKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran
TKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran

TKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Sengketa Pilpres 2024 Diputuskan Besok, Akankah Prabowo Hadir Langsung ke MK?
Sengketa Pilpres 2024 Diputuskan Besok, Akankah Prabowo Hadir Langsung ke MK?

Sengketa Pilpres 2024 Diputuskan Besok, Mungkinkah Prabowo Hadir Langsung ke MK?

Baca Selengkapnya
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.

Baca Selengkapnya
Hakim MK: Mahkamah Meyakini Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Kenaikan Suara Paslon
Hakim MK: Mahkamah Meyakini Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Kenaikan Suara Paslon

Hakim MK tidak menemukan korelasi antara perolehan suara oleh Prabowo-Gibran melesat tajam dikarenakan efek bansos.

Baca Selengkapnya