Dua PNS nekat palsukan tanda tangan Bupati & cap Pemkab Gianyar

Merdeka.com - Dua anggota PNS di lingkungan Pemkab Gianyar terpaksa harus berurusan dengan hukum, akibat ulahnya yang berani memalsukan tandatangan Bupatinya. Tidak hanya itu, kedua PNS ini juga membuat stempel resmi ‎milik Pemkab Gianyar.

Kasus ini terungkap setelah adanya laporan tentang penggelapan sewa aset milik Pemkab Gianyar. Di mana dalam surat perjanjian tersebut di tandatangani oleh Bupati AA Gde Agung Bharata lengkap dengan cap stempel resmi Pemkab.

Namun setelah diselidiki, ternyata tandatangan dan cap stempel dipalsukan oleh dua PNS ini. Dua PNS ini merupakan petugas yang terlibat dalam urusan sewa aset di lingkup Pemkab Gianyar.

"Kami sedang dalami kasusnya. Yah soal penggelapan uang sewa aset dengan modus memalsukan tanda tangan Bupati Gianyar‎," ujar Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Gianyar, Herdian Rahardi, Jumat (21/8).

Dari penelusuran awal, katanya 2 orang ini tidak hanya menyewakan aset pemerintah, bahkan ada disinyalir ada aset tanah yang dijual oleh kedua PNS ini.

Menurut Herdian, jumlah aset Pemprov y‎ang disewakan tersebar di sejumlah desa yang ada di Kabupaten Gianyar. "Kita masih sedang dalami soal aset mana saja yang disewakan," ujarnya.‎

Katanya, menunjuk pada proses penyewaan aset ini, ternyata sudah berlangsung sejak 6 tahun lalu yakni pada tahun 2009.

"Dilihat dari SK sewa di beberapa titik itu, proses sewanya sudah dilakukan sejak tahun 2009," katanya.‎

Sayangnya terkait nama atau inisial PNS tersebut, pihaknya enggan untuk menyebutkan. Termasuk juga dari instansi dinas mana di Pemerintahan Kabupaten Gianyar, dia juga masih merahasiakannya.

"Kami punya sejumlah bukti kuat termasuk pengakuan pemalsuan tanda tangan ini. Selain mengungkap penggelapan aset-aset pemerintah ini, juga membidik aliran dana dari hasil penyewaan tanah tersebut," tutupnya.