DPR minta perlindungan terhadap TKI di luar negeri diperketat

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR Ali Taher menegaskan, pemerintah harus berkomitmen melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Menurut Ali, banyaknya permasalahan TKI yang terjadi selama ini menandakan aspek perlindungan masih lemah, sehingga keberadaan payung hukum sangat dibutuhkan.

"Kita sedang membahas UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UU PPTKILN) di DPR," ujar Ali saat audiensi dengan Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri (FSPILN), di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (5/6).

Namun, untuk memperkaya perspektif atas revisi UU itu, Ali meminta masukan dari FSPILN untuk digunakan sebagai perbandingan. "Kita butuh masukan dari stakeholder lain," ujar Ali.

Senada dengan Ali, anggota Komisi IX, Irma Chaniago mengatakan, saat ini Panja revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 memang masih dibahas. Dirinya mengungkapkan jika dalam pembahasan beberapa waktu lalu, masih terjadi perbedaan pendapat dengan penghapusan istilah 'penempatan'.

Politisi Partai NasDem itu juga mengatakan, aspek penempatan saat ini tetap dibutuhkan, agar pihak swasta tidak bisa lagi semena-mena hanya sekadar mengambil profit.

"Konteks penempatan harus jelas. Jangan sampai penempatan dihapus dalam revisi UU No 39 Tahun 2004. Komposisinya begini, aspek penempatan 30%, aspek perlindungan 70%," ujar Irma.

Baik Ali dan Irma sepakat bahwa DPR harus terus perbaiki sistem perlindungan TKI sebagai mandat konstitusi. Kalau tidak, maka bangsa Indonesia tidak akan mempunyai martabat di dunia internasional.