DPR kritik SBY berikan grasi pada gembong narkoba
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyesalkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan grasi kepada gembong narkoba Meirika Franola atau biasa disebut Ola. Sebab diketahui, Ola masih menjalankan bisnis haram tersebut dari balik jeruji besi.
"Kemarin BNN berhasil mengungkap bahwa Ola masih dan terus aktif menjalankan dan mengendalikan peredaran narkoba di balik jeruji," kata anggota Komisi III DPR RI Indra dalam rilis, Selasa (6/11).
Indra menilai, begitu mudahnya presiden memberikan grasi kepada terpidana narkoba justru membentuk opini negatif. Menurut Indra, opini negatif tersebut muncul jika pemerintah masih memberikan keringanan untuk pelaku pelanggaran yang terberat sekalipun.
Sehingga, lanjut Indra, hal tersebut tidak memberi efek jera kepada para pelaku. Bahkan, yang terjadi justru sebaliknya, yakni para pelaku semakin merasa percaya diri untuk menjalankan bisnis haram karena lemahnya sistem penegak hukum.
Untuk itu, Indra mendesak presiden supaya pemberian grasi Ola bisa ditinjau ulang, dan kemudian disidang terkait kasus barunya tersebut.
"Tentunya ketika nanti Ola kembali dijatuhkan hukuman mati, SBY jangan coba-coba kembali memberikan grasi kepada Ola," pungkasnya.
Seperti diketahui Presiden SBY memberikan grasi terhadap sejumlah terpidana hukuman mati, terkait kasus narkoba. Keputusan ini pun banyak menuai kontroversi.
Grasi yang diberikan presiden antara lain, kepada terpidana kasus narkoba jaringan internasional, Deni Setia Maharwan alias Rapi Muhammad Majid dan Melika Pranola alias Ola, warga Jerman Peter Achim Franz Grodmann, dan warga Australia Schapelle Leigh Corby.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaPresiden Ekuador, Daniel Noboa mengatakan kondisi negara sedang dalam darurat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kenaikan pangkat kehormatan di lingkungan TNI juga pernah diberikam kepada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca SelengkapnyaKeputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai pro kontra.
Baca SelengkapnyaPKB, khususnya Ketum Cak Imin merupakan orang pertama yang dikunjungi Prabowo usai penetapan sebagai Presiden terpilih di Markas PKB.
Baca SelengkapnyaBergabungnya Partai Golkar dan PAN dalam koalisi pendukung Prabowo sebagai Calon Presiden 2024 membawa angin segara kepada pengurus Partai Gerindra di daerah.
Baca SelengkapnyaNdiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan MK RI tentang perubahan syarat usia capres dan cawapres.
Baca Selengkapnya