DPR kritik rencana pemerintah ubah kurikulum sekolah
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik rencana pemerintah yang akan mengubah kurikulum sekolah pada tahun 2013. Menurut anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati, perubahan itu tergesa-gesa karena harusnya disosialisasikan terlebih dahulu.
"Bukan perkara ringan dalam perubahan kurikulum di sekolah. Salah satu prasyarat mutlak implementasi kurikulum adalah guru harus memahami secara benar, konsep kurikulum yang akan diimplementasikan," kata Reni Marlinawati dalam rilis yang diterima merdeka.com, Kamis (29/11).
Jika terjadi perubahan kurikulum secara instan, harus ada jaminan lebih dari 2,8 juta guru paham mengenai perubahan ini. Sementara, dari pengamatannya, butuh waktu bertahun-tahun untuk memahami kurikulum yang baru, sebelum diimplementasikan dalam aktivitas belajar-mengajar.
"Pertanyaannya, bagaimanakah kesiapan guru Indonesia untuk mengimplementasikan kurikulum baru di tahun 2013?" kata Reni.
Sebelumnya, Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana merevisi Kurikulum SD di tahun ajaran mendatang. Perubahan itu dengan menyederhanakan jumlah mata pelajaran yang sebelumnya 11 menjadi tujuh pelajaran.
Kurikulum baru itu diharapkan bisa diterapkan 2013 mendatang. Belum jelas berapa mata pelajaran yang dihapus. Yang jelas, kabarnya mata pelajaran Bahasa Inggris dan IPA.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Besarannya ditetapkan berdasarkan perhitungan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaDengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Adapun penambahan isu terkait wacana penghapusan pramuka dari ekstrakurikuler masuk jadi pembahasan rapat dengan DPR.
Baca SelengkapnyaPemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
Baca SelengkapnyaJelang pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU, pembelajaran jarak jauh diterapkan di sebagian sekolah di Jakarta
Baca Selengkapnyakegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.
Baca SelengkapnyaPenghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaHal itu diketahui Dudung setelah menanyakan ke sejumlah kampus seperti UGM yang tidak semua guru besarnya mengkritisi pemerintah dan proses Pemilu.
Baca Selengkapnya