DPR: Jenderal Moeldoko tak terlibat korupsi dan pelanggaran HAM
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin membeberkan hasil kunjungannya ke Komnas HAM dan KPK untuk mengetahui rekam jejak Moeldoko. Hal itu dilakukan sebelum menggelar uji kepatutan dan kelayakan sebagai syarat calon Panglima TNI.
"Pertama ketua Komnas HAM menyatakan bahwa sampai hari ini, Komnas HAM tidak pernah mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai Jenderal Moeldoko," ujar Hasanuddin saat menggelar fit and proper test calon Panglima TNI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8).
Rekam jejak Moeldoko yang pernah menjabat sebagai Pangdam Siliwangi, Hasanuddin menjelaskan, sesuai dengan hasil investigasi Komnas HAM, Moeldoko bebas dari tudingan terlibat dalam operasi sejadah.
"Mengenai info tentang operasi sajadah ketika yang bersangkutan menjadi Pangdam Siliwangi, Komnas HAM lakukan investigasi tapi tidak ditemukan pelanggaran," tegas Politisi asal PDI Perjuangan (PDIP) ini.
Sementara itu, hasil laporan yang diberikan KPK kepada Komisi I DPR, Hasanuddin menambahkan, Moeldoko dinyatakan juga terbebas dari praktik korupsi.
"Setelah diskusi panjang lebar (dengan Pimpinan KPK) terdapat 2 kesimpulan. Pertama, TNI sejak dahulu sudah melakukan MoU dengan KPK. TNI berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi," lanjut dia.
"Menyangkut personal, khususnya Jendral TNI Moeldoko, sampai hari ini rekam jejaknya tidak ada masalah," pungkas Hasanuddin.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko menekankan instansi terkait tak boleh diam saja apabila ada praktik korupsi.
Baca SelengkapnyaPresiden sudah akan menaikkan pangkatnya bulan Agustus. Tapi dia menolak kesempatan langka menjadi jenderal.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menyebut Satpol PP secara organisasi belum mendapatkan posisi yang jelas seperti Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Saat pelantikan AHY, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko nampak tak hadir
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaProses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan masa reformasi atau saat Prabowo diberhentikan sebagai TNI.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo meresmikan Gedung Graha Utama Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin (29/1).
Baca Selengkapnya