DPR disebut lembaga terkorup, Marzuki Alie salahkan pemerintah

Merdeka.com - Ketua DPR Marzuki Alie menolak DPR disebut sebagai salah satu lembaga terkorup di Indonesia. Marzuki berkilah anggota dewan tidak mungkin korupsi kalau tidak bekerja sama dengan lembaga eksekutif (pemerintah).

"Dari (kasus korupsi) yang dikerjakan KPK, memang DPR yang terbanyak. Tapi penyebab itu semua kan bukan DPR kalau enggak kerjasama dengan eksekutif," ujar Marzuki di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/9).

Marzuki mengatakan kerja DPR tidak mungkin sendirian, melainkan harus berjamaah. Namun, kerja pemerintah, memungkinkan sendiri, tanpa ada campur tangan dari legislatif.

"DPR enggak mungkin sendirian, tapi berjamaah. Kalau pemerintah mungkin sendiri, kalau DPR harus 10 orang misalnya. Artinya kalau dari kasusnya, 1 orang ini sebagai pengelola. DPR itu bukan pengelola anggaran, oleh karena itu kasus di kita gratifikasi. Ngatur borongan kan eksekutif," kata Marzuki.

Marzuki mencontohkan kasus yang terjadi yang menjerat eksekutif. Yakni Kasus korupsi pembangunan proyek sarana dan prasarana Hambalang. Menurutnya, dalam kasus itu terlihat jelas, peran eksekutif lebih dominan daripada peran Legislatifnya.

"DPR itu orang politik tidak harus membicarakan legislatif. Anggota DPR menerima aspirasi," ujar Marzuki.