Dituding memeras, Bupati Karawang salahkan PT Tatar Kertabumi

Merdeka.com - Bupati Karawang, Ade Swara, mencoba berkelit dari kesalahannya dalam kasus pemerasan penerbitan surat permohonan perizinan pemanfaatan lahan buat membangun pusat perbelanjaan PT Tatar Kertabumi. Dia balik menuding justru sudah menolak pengajuan izin itu dengan alasan kurang memadai.

"Saya lupa, seingat saya 2013. Tapi pada saat itu terhenti karena hasil kajian Bappeda hampir semua dinas terkait menyatakan kurang mendukung," kata Ade sambil tersenyum kepada para wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/8).

Ade mengatakan, sebenarnya lahan dipakai buat membangun pusat perbelanjaan di daerah penghasil beras itu sudah memadai. Tetapi sayang, salah satu pertimbangan menolak penerbitan izin lantaran kapasitas jalan raya tidak mendukung.

Dia menjelaskan, jalan yang ada hanya dihubungkan sebuah jembatan dengan ukuran tak terlalu lebar buat menampung arus lalu lintas menuju dan dari mal, jika anak perusahaan pengembang ternama, Agung Podomoro Land, itu tak membikin jembatan baru dengan daya tampung kendaraan lebih baik.

"Karena akan menimbulkan kemacetan di situ. Kalau dilihat dari tata ruangnya memang sudah sesuai. Tetapi kalau dilihat situasi yang ada di situ sudah sangat macet sekali sehingga kami tidak berani memberikan izin sampai dibuatkan jembatan di situ," ujar Ade.

Ade mengaku sudah berbicara dengan utusan dari PT Tatar Kertabumi tentang permintaan pembuatan jembatan Citarum. Dia bahkan mengaku sudah membahas ihwal pendanaan pembangunan jembatan. Tetapi sampai dia ditangkap KPK, hal itu tidak terlaksana.

"Saya waktu itu katakan, tolong perusahaan bikin jembatan paling tidak ini sebagai sumbangan untuk orang Karawang. Kalau tidak secara keseluruhan mari kita bangun secara bersama-sama. Dari perusahaan berapa, dari Pemda berapa," ujar Ade.

Anehnya, Ade menampik pernah membicarakan ihwal adanya imbalan uang dari PT Tatar Kertabumi kepadanya, bila izinnya lolos. "Yang pasti demi Allah saya tidak pernah memerintahkan, bahkan tidak pernah bicara tentang angka-angka," ucap Ade.

Ade pun nampaknya tak ingin disalahkan seorang diri. Dia meminta supaya semua pihak mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai porsinya.

"Untuk hal tanggung jawab, kita semua masing-masing punya tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan," lanjut Ade.