Ditemani Menteri LHK, Jokowi Bertemu Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sore Ini

Dalam forum tersebut, ia menegaskan kembali komitmen kuat Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kelestarian hutan.

Eriksen menilai mengakui 1,4 juta hektare hutan adat merupakan tindakan berani dan transformatif dalam tata kelola hutan berkelanjutan.

Jokowi dan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Erikson bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (2/6).

Presiden memohon kepada Norwegia untuk memberi pemahaman dan persepsi yang tepat agar tidak terjadi diskriminasi terkait dengan sawit.

Norwegia juga memberikan dukungan konkretnya dengan mengkontribusikan USD156 juta.

Dalam sambutannya, Siti Nurbaya optimistis pemecahan dua kementerian bisa mengoptimalkan dan semakin efektif dalam menjaga lingkungan hidup dan kehutanan.

Indonesia berhasil menurunkan HCFC sebesar 37,5 persen di tahun 2020 dan 55 persen di tahun 2023

Menteri LHK Siti Nurbaya meluruskan data yang dipaparkan Capres nomor urut 3, Mahfud Md soal deforestasi pada debat keempat Pilpres 2024, Minggu (21/1).

Menkeu Sri Mulyani lalu menyapa Menteri LHK Siti Nurbaya yang dengan sebutan sudah berwarna hijau.

Isu reshuffle kabinet yang kembali berembus. Kabar itu makin santer setelah Presiden Jokowi bertemu dengan SBY pada Senin (2/10) malam kemarin.

Polda Sumatera Utara menerapkan pengamanan terpadu untuk laga krusial Indonesia vs Vietnam di Piala AFF U19. Simak detail strategi pengamanan yang melibatkan berbagai instansi demi kelancaran acara.

Saat ditanyakan apakah kepergiannya ke Jakarta dan Medan tersebut juga dalam rangkaian keliling daerah, Jokowi tak mengiyakan.

Pada tahap awal, kunjungan akan dilakukan Jokowi ke 3 provinsi.

Menurut kubu Jokowi, status P21 membuka jalan bagi perkara dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Jokowi untuk segera disidangkan di pengadilan.

Mantan Presiden RI itu bahkan memberikan penilaian positif terhadap sosok Nadiem yang pernah menjadi menteri di kabinet pemerintahannya.

Hasto mengatakan perhatian publik seharusnya tidak hanya tertuju pada aktivitas turun ke lapangan, tetapi juga pada dampak kebijakan yang ditinggalkan.