Disdik Jabar Belum Temukan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Menggelar PTM

Merdeka.com - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Dedi Supandi menegaskan sejauh ini tidak ada klaster Covid-19 di sekolah. Di sisi lain, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menyatakan terdapat empat miskonsepsi mengenai isu klaster pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Dedi menegaskan sudah melakukan pengecekan terhadap 1.295 sekolah yang memberlakukan PTM melalui pengawas cabang dinas, termasuk melihat sumber informasi dari laman Kemendikbud Ristek.

“Tidak ada satu pun klaster PTM. Akhirnya kita mencoba mengecek ke jejaring dari sumber yang ada. Ternyata sumber itu dan diklik, juga tidak muncul datanya dan kita konformasi ke teman teman di Pusdatin dan kemendikbud ternyata ada kesalahpahakan miskomunikasi,” ucap dia, Sabtu (25/9).

Hasil analisa dan pengecekan tersebut bermuara pada maksud klaster PTM itu mengacu pada peserta didik yang pernah terpapar covid-19. Ia berharap informasi yang beredar di masyarakat tidak diperbuas. Namun, hal ini harus disikapi dengan kewaspadaan dan penerapan protokol kesehatan dengan ketat.

“Jadi kita sampaikan kepada publik, bahwa tidak ada klaster PTM. Dan mohon doanya tidak ada, dan kita doakan agar seluruh anak anak di Jabar bisa melakukan dan mendapatkan hak belajar dan sehat,” ucap dia.

“Kalau ada (kasus Covid-19 di sekolah), maka akan menutup sementara. Semua pelaksanaan PTM kita awasi,” ia melanjutkan.

Melalui siaran pers dari Kemendikbud Ristek, terdapat empat miskonsepsi mengenai isu klaster PTM terbatas yang saat ini beredar di masyarakat. Miskonsepsi pertama adalah mengenai terjadinya klaster akibat PTM terbatas.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen), Jumeri menjelaskan angka 2,8 persen satuan pendidikan itu bukanlah data klaster Covid-19, tetapi data satuan pendidikan yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular Covid-19. Sehingga, lebih dari 97 persen satuan pendidikan tidak memiliki warga sekolah yang pernah tertular Covid-19.

"Jadi, belum tentu klaster," imbuh Jumeri.

Miskonsepsi kedua, dijelaskan Dirjen PAUD Dikdasmen, bahwa belum tentu juga penularan Covid-19 terjadi di satuan pendidikan. Data tersebut didapatkan dari laporan 46.500 satuan pendidikan yang mengisi survei dari Kemendikbudristek. Satuan pendidikan tersebut ada yang sudah melaksanakan PTM Terbatas dan ada juga yang belum.

Miskonsepsi ketiga, Jumeri menjelaskan bahwa angka 2,8 persen satuan pendidikan yang diberitakan itu bukanlah laporan akumulasi dari kurun waktu satu bulan terakhir. Itu bukan berdasarkan laporan satu bulan terakhir, tetapi 14 bulan terakhir sejak tahun lalu yaitu bulan Juli 2020.

Miskonsepsi keempat adalah isu yang beredar mengenai 15.000 siswa dan 7.000 guru positif Covid-19 berasal dari laporan yang disampaikan oleh 46.500 satuan pendidikan yang belum diverifikasi, sehingga masih ditemukan kesalahan.

"Misalnya, kesalahan input data yang dilakukan satuan pendidikan seperti laporan jumlah guru dan siswa positif Covid-19 lebih besar daripada jumlah total guru dan siswa pada satuan pendidikan tersebut," jelas dia.

Sebagai solusi ke depan, Kemendikbudristek sedang mengembangkan sistem pelaporan yang memudahkan verifikasi data melalui aplikasi PeduliLindungi.