Dirut BTN mengaku akan diperiksa soal peran Budi Mulya
Merdeka.com - Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono, hari ini kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Kepada wartawan, dia mengaku akan dimintai keterangan soal peran tersangka BM (Budi Mulya) dan pihak lain dalam kasus itu. "Iya saksi. Century. Iya pendalaman (tersangka BM)," kata Maryono saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/11).
Maryono hanya ditemani oleh seorang rekannya. Dia terlihat membawa tas selempang dan sejumlah dokumen. Dalam perkara sama, hari ini KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Wakil Presiden Republik Indonesia 2004-2009 Muhammad Jusuf Kalla, dan pensiunan pegawai Bank Mutiara, Djoko Hertanto Indra.
Dalam pernyataannya hari ini, Jusuf Kalla siap membeberkan siapa saja pihak-pihak yang dia tahu terlibat dalam dugaan penyelewengan pemberian FPJP Rp 683 miliar dan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun buat Bank Century. Dia mengaku akan mengungkapkan hal itu jika memang diminta oleh penyidik.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap pertemuan pertama kali dengan Susi Pudjiastuti
Baca SelengkapnyaBayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca SelengkapnyaMedia asing mulai mengulas sejumlah nama yang akan menjadi menteri keuangan pengganti Sri Mulyani di kabinet berikutnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perempuan ini membagikan kisah pahit asmaranya di masa lalu yang diremehkan ibu dari kekasihnya.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaAiman bakal diperiksa terkait penyeberan berita bohong netralitas Polri di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBambang mengaku anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2024 diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaKementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akhirnya melantik Dirut BAKTI baru pasca Anang Latif ditahan kasus korupsi BTS 4G.
Baca Selengkapnya