Diperiksa 8 jam, Denny Indrayana dicecar 34 pertanyaan

Merdeka.com - Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan layanan pembuatan paspor di Kemenkum HAM, Denny Indrayana telah selesai diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri. Denny diperiksa sekitar delapan jam sejak pukul 13.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB.

Mantan Wamenkum HAM ini tetap ngotot proyek payment gateway itu bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan, masyarakat dapat menikmati layanan tanpa harus khawatir ada calo.

"Saya bisa mempertegas dan memperjelas bahwa ikhtiar kami adalah melakukan inovasi perbaikan pelayanan publik, utamanya pembayarannya lebih mudah cepat, murah, tanpa pungli, tanpa calo," kata Denny di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (2/4).

Disinggung dalam rapat koordinasi dengan lembaga itu alasan dirinya ngotot menggolkan proyek, Denny enggan berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan rapat yang dilakukan pada 9 Juni 2014 atau sebelum proyek tersebut diluncurkan pada Juli 2014 supaya dasar hukum program jelas.

"Tadi saya sudah jelaskan. penjelasan saya itu," terang dia.

Namun Denny tak banyak bicara mengenai isi materi penyidikan terhadapnya. Pengajar hukum tata negara UGM tersebut menyerahkan kepada kuasa hukumnya mengenai penyidikan.

Sementara itu. Kuasa Hukum Denny, Heru Widodo mengatakan dalam pemeriksaan lanjutan tersebut kliennya diberondong 34 pertanyaan. Pertanyaan yang disampaikan kepada Denny isinya mengklarifikasi dokumen dikeluarkan Kemenkum HAM seperti undangan pertemuan dengan beberapa kementerian dan lembaga, termasuk KPK, KemenPAN-RB, Ombudsman, Kemenkominfo, Bank Indonesia termasuk hadir dalam rapat ada PT KAI.

"Pertanyaan yang disampaikan kepada Denny Indrayana sebagian besar isinya adalah mengklarifikasi dokumen-dokumen yang dikeluarkan Kemenkum HAM di antaranya undangan pertemuan dan proses faktanya ada sudah dijelaskan mana yang Wamen tahu mana yang tidak tahu. Jadi supaya fakta menjadi terang, tidak simpang siur sesuai dengan kejadian sebenarnya," ujar Heru.