Data Penerima Bansos Sering Bermaslah, Mensos Salahkan Dinsos
Merdeka.com - Menteri Sosial Juliari Batubara memberikan penjelasan terkait data penerima bantuan sosial yang selama ini kerap mendapatkan sorotan. Dia mengakui terjadi distorsi dalam penyampaian data penerima manfaat dari Dinas Sosial ke Kementerian Sosial.
"Pak kami seringkali tidak ingin dianggap selalu melempar ke daerah tetapi sering kali ini jadi masalahnya. Kepala daerahnya tidak paham soal pendataan di level bawah khususnya Dinas Sosial. Saya berkali-kali menyampaikan bukan untuk membela diri bahwa distorsi itu seringkali terjadi di Dinas Sosial yang terjadi distorsinya," kata dia, dalam rapat bersama Komisi VIII, Rabu (6/5).
Menurut politikus PDIP ini, sangat mungkin data yang diterima Kemensos dari Dinas Sosial berbeda dengan data sebenarnya yang disampaikan oleh kepala desa ke Dinas Sosial. Hitung-hitungan politik bisa jadi penyebabnya.
"Distorsi ini terjadi karena mungkin kita sama-sama tahu, kita sama-sama orang politik mungkin ada faktor politiknya, mungkin ada faktor like and dislike antara Dinas Sosial dengan kepala desa yang memberikan data. Ini sangat teknis dan sangat dinamis di lapangan. Kita semua orang politik, kita paham hal-hal seperti ini," ungkap dia.
"Jadi distorsi-distorsi itu terjadi di level bawah sementara kami mendapatkan data full dari Dinas Sosial. Nah apakah data yang dari desa dari kelurahan sama dengan yang dikirimkan Dinas Sosial? Apakah data yang dikirimkan Dinas Sosial untuk daerah ke kami sama? kami tidak tahu. Karena kami terimanya dari Dinas Sosial," imbuhnya.
Dia pun menegaskan dalam kondisi mendesak seperti sekarang, pihak tidak bisa secara optimal melakukan validasi dan verifikasi data dari daerah. Karena itu, Kemensos memutuskan untuk menggunakan data tersebut.
"Mau tidak mau suka atau tidak suka Kami memang hampir bisa dibilang 100 persen mengambil data yang dikirimkan oleh daerah," urai dia.
Kecepatan merespons sangat diperlukan di tengah pandemi Covid-19. Sebab di daerah masyarakat sudah sangat memerlukan bantuan. Kemensos, lanjut dia, harus memilih antara kecepatan dan ketepatan penyaluran bansos.
"Kami disuruh cepat bertindak tetapi harus tepat. Saya bahkan bilang saya lebih pilih cepat saat ini daripada tempat. Kenapa? kalau tidak tepat bisa diselesaikan dan itu saya buktikan sendiri. Daripada kita sibuk memverifikasi, memvalidasi ulang data memastikan tepat sasaran COVID-19 sudah selesai, bansos baru turun. Tinggal pilih. Tidak bisa dua-duanya cepat sekali dan tepat sekali. Saya kira tidak mungkin," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca SelengkapnyaPAN menilai Indonesia penting memiliki Presiden seperti Prabowo Subianto yang mengerti dan memahami tentang geopolitik, pertahanan dan keamanan.
Baca SelengkapnyaSyaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.
Baca SelengkapnyaData perolehan suara partai politik di Sirekap dapat diverifikasi langsung oleh setiap pengaksesnya.
Baca SelengkapnyaPDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPAN setuju dengan sikap tegas Prabowo yang menyatakan tidak mungkin semua kekuatan dan kelemahan sistem pertahanan nasional dibuka untuk umum.
Baca Selengkapnya