Danpuspom Pastikan Tidak Ada Prajurit TNI yang Melanggar di Rempang
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, jika pihaknya telah menurunkan Polisi Militer (POM) TNI di kawasan Pulau Rempang.
Sampai saat ini TNI masih berada di Batam atau tepatnya di Pulau Rempang
Danpuspom Pastikan Tidak Ada Prajurit TNI yang Melanggar di Rempang
Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda TNI Agung Handoko menegaskan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya di kawasan Pulau Rempang, Batam. Diketahui, sempat terjadi bentrokan pada beberapa waktu lalu di wilayah tersebut.
"Rempang yang jelas TNI tidak ada yang melakukan pelanggaran di sana. Kita tetap prosedur di belakang Polri," kata Agung kepada wartawan di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (20/9).
Selain itu, sampai saat ini pihaknya masih berada di Batam atau tepatnya di Pulau Rempang. Hal ini karena berdasarkan adanya permintaan pendampingan oleh pihak BP Batam.
merdeka.com
"Masih (ada di Rempang), diminta dari BP Batam untuk pendampingan. Sampai selesai, target dari pemerintah tanggal 28 September," ujarnya.
merdeka.com
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, jika pihaknya telah menurunkan Polisi Militer (POM) TNI di kawasan Pulau Rempang, Batam. Diketahui, sempat terjadi bentrokan pada beberapa waktu lalu.
"Sudah dari awal kita sampaikan Pangdam maupun Pangarmada, Danlantamal, Danrem dan TNI yang di sana sifatnya perbantuan kepada Polri kemarin sudah dilaksanakan," kata Yudo kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (12/9).
Yudo menjelaskan, POM TNI yang diturunkan di lokasi tersebut untuk memastikan jika tidak ada prajurit TNI yang menjadi provokator.
"Termasuk POM TNI kita turunkan, jangan sampai ada prajurit TNI yang terlibat di sana terlibat, mungkin apa namanya provokator atau mungkin punya lahan-lahan yang tidak sah di sana, kita beri imbauan," jelasnya.
"Dan kemarin sudah saya sampaikan, Danpuspom juga sudah mengirimkan pasukan tim gabungan untuk Satgas POM TNI di sana," pungkasnya.
Kemudian, Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau sudah sepakat untuk direlokasi sebelum peristiwa bentrokan terjadi.
Sayangnya, informasi soal kesepakatan dan ganti rugi tidak tersampaikan maksimal ke seluruh warga.
Mahfud mengatakan, hal ini yang diduga dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk memprovokasi warga sehingga bentrokan pun terjadi.
"Nah, itu yang kemudian belum terinformasikan sehingga orang-orang yang apa, ya ada provokatornya juga, buktinya 8 orang ditangkap, nah itu kan tidak pernah anda beritakan bahwa mereka akan direlokasi ke daerah terdekat di dekat pantai, dapat 500 meter," tutur Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/9).
merdeka.com
Mahfud meminta aparat penegak hukum menyelesaikan persoalan di Pulau Rempang secara hati-hati. Dia juga meminta agar kesepakatan yang sudah diambil untuk disosialisasikan.
"Bahwa ada yang keberatan, tidak setuju atau apa, ada yang memprovokasi. Oleh sebab itu, saya berharap kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan supaya berhati-hati menangani ini," ujar Mahfud.
"Lalu demonya meledak tanggal 7 sehingga ada 8 orang, yang sekarang diamankan karena diduga memprovokasi dan diduga tidak punya kepentingan dengan tempat itu," sambungnya.
