Kejati NTT dalami korupsi pemanfaatan aset tanah seluas 31.670 m2 milik pemerintah provinsi NTT, di Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo.
Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan penggeledahan kantor Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) dan kantor Kepegawaian Daerah (BKD) NTT, terkait kasus korupsi pemanfaatan aset tanah seluas 31.670 m2 milik pemerintah provinsi NTT, di Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (9/8) kemarin.
Kasi Penkum Kejati NTT, A. A Raka Putra Dharmana mengatakan, penggeledahan untuk menemukan alat bukti berupa surat, atau barang bukti yang berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan aset tanah seluas 31.670 m2 milik pemerintah Provinsi NTT, di Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Menurutnya, penggeledahan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor: Print-329 /N.3.5/Fd.1/07/2023 tanggal 28 Juli
Penetapan Penggeledahan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor: 7 Pen.Pid.Sus-TPK-GLD/2023/PN.Kpg tanggal 31 Juli 2023, serta Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor: Print-354/N.3/Fd.1/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022. "Adapun yang disita oleh penyidik sebanyak 48 dokumen dari BPAD NTT dan 17 dokumen dari BKD NTT. Terhadap dokumen tersebut akan dilakukan penelitian dan pengembangan oleh penyidik," jelas A. A Raka Putra Dharmana, Kamis (10/8).
Ia menambahkan, penggeledahan berlangsung selama tujuh jam.
"Pihak BPAD dan BKD NTT terlibat kooperatif, sehingga kegiatan penggeledahan berjalan aman dan lancar," tutup A. A Raka Putra Dharmana.
Beriita Ananias Petrus
Hal ini dilakukan menyusul ditemukannya dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek tol.
Baca Selengkapnya
Menurut Anies, mengirim koruptor ke Nusakambangan bukan cara efekif untuk memberantas korupsi.
Baca Selengkapnya
MKD akan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap anggota DPR yang melakukan pelanggaran hukum.
Baca Selengkapnya
Aset itu diduga sudah dialihkan ke istri siri Suparmin dan istri lainnya.
Baca Selengkapnya
Mantan Ketua KPU Bengkalis Fadhillah Al Mausuly merupakan terdakwa dugaan korupsi senilai Rp4,5 miliar.
Baca Selengkapnya
Penyidik menemukan adanya tindakan pemberian izin impor gula melebihi batas yang telah ditentukan.
Baca Selengkapnya
Jaksa menilai M Adil bersalah melakukan tiga dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp19 miliar lebih.
Baca Selengkapnya
Jaksa penuntut umum dari KPK masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan upaya hukum banding.
Baca Selengkapnya
Mantan pejabat di DLH Kabupaten Bekasi, Dody Agus Suprianto dijebloskan ke penjara karena melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat berat.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi