Busyro: Tak hanya dilemahkan, ada budak royal juga dimasukkan ke KPK

Merdeka.com - Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas menyatakan bahwa Komisi Perlindungan Korupsi (KPK) saat ini adanya pelemahan hukum. Bahkan menurutnya ada perbudakan dalam perkembangan KPK di Indonesia.

"Agenda pelemahan terhadap KPK itu begitu terasa sistematis. Bahkan model pelemahannya bukan hanya pelemahan hukum, tapi ada budak royal yang dimasukkan ke dalam KPK, walaupun kami yakin beberapa ada juga yang tak seperti itu," kata Busyro di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin (14/12).

Busyro menjelaskan, KPK dan upaya pemberantasan korupsi pada umumnya tak bisa lagi dihadapi dengan cara lugu. Menurutnya kita sudah tak bisa lagi menggunakan prasangka baik, seperti mengenai revisi UU KPK yang menurutnya harus ditolak.

"Maka secara politik harus suudzon (bersangka buruk). Setop revisi UU KPK, setop pemaksaan menggolkan mengenai rancangan undang-undang mengenai Tax Amnesty (pengampunan pajak), dan setop Rancangan Undang-undang Contempt of Court (penghinaan terhadap persidangan)," ungkapnya.

Lanjutnya, akan UU KPK tersebut, kini banyak tingkah-tingkah yang mendorong sejenis pengaturan penyadapan oleh pihak-pihak tertentu. Banyak keputusan-keputusan yang diambil justru merugikan banyak pihak.

"Seperti banyak penyidik yang diganti. Terasa sekali pelemahan yang seolah-olah berusaha memberikan gambaran kepada publik kalau KPK ini tak efektif. Oleh sebab itulah, penting adanya penjelasan bahwa kpk bukan tak aktif, tapi adanya pelemahan dari dalam maupun luar KPK. Di sini pentingnya suara publik untuk menghindari persepsi KPK tak efektif. Oleh sebab itu, revisi UU KPK harus ditolak, revisi UU sangat tidak strategis untuk menggerakkan strategis Indonesia. Revisi UU justru akan jadi pintu masuk melemahkan KPK itu sendiri," tutupnya.